Kemunculan Kapitalisme Rente di Victoria sebagai Pelajaran untuk Indonesia dalam Mengelola Infrastruktur

Pendahuluan

Sejak terpilih pada tahun 2014 sebagai Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews melalui Australian Labor Party (ALP) telah menerapkan berbagai program dan kebijakan yang mendorong adanya reformasi sosial. Andrews terkenal dengan ambisinya dalam melakukan serangkaian reformasi besar, terutama dalam sektor infrastruktur dan layanan sosial. 

Hal ini tercermin, misalnya pada program Level Crossing Removal Project, yaitu sebuah proyek untuk menghapus lebih dari 80 perlintasan yang dianggap menimbulkan kecelakaan dan kepadatan di seluruh Melbourne hingga tahun 2030. Tujuan utama diselenggarakannya program ini adalah mengurangi kemacetan serta meningkatkan keselamatan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan lebih cepat dan aman. 

Melalui berbagai program dan kebijakannya, Andrews dan Partai Buruh berhasil meningkatkan kredibilitas dan popularitasnya di masyarakat. Bahkan, dirinya dapat terpilih kembali dalam pemilu selama berturut-turut, yaitu pada tahun 2018 dan 2022. 

Namun, di balik keberhasilan ini, nyatanya berbagai program dan kebijakan Andrews dalam sektor infrastruktur dan layanan publik dibangun melalui pendekatan berbasis rentier capitalism (kapitalisme rente) dengan meningkatkan kontrak dan utang jangka panjang terhadap pihak swasta. Dalam konteks ini, kapitalisme rente merujuk pada sistem ekonomi ketika aktor-aktor swasta mendominasi sektor publik melalui hutang atau perjanjian kontrak dengan pemerintah. Hal ini akan menyebabkan adanya potensi atau risiko ketergantungan berlebihan pemerintah terhadap pihak swasta dalam mengelola sektor publik. Bahkan, dalam beberapa kasus hal ini dapat menciptakan privatisasi dan monopoli pada aspek infrastruktur dan layanan publik oleh pihak swasta. 

Kemunculan kapitalisme rente di Victoria pada dasarnya dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, mengingat saat ini pihak swasta cenderung memainkan peranan yang cukup signifikan dalam pengelolaan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis ingin membahas mengenai konsep kapitalisme rente, dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari kapitalisme rente tentunya dengan berkaca pada kasus di Victoria, Melbourne, Australia. Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Konsep Kapitalisme Rente

Rentier capitalism (kapitalisme rente) merupakan sebuah konsep dari kalangan ekonomi marxist yang merujuk pada praktik perburuan rente dan eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam sistem kapitalis. 

Konsep ini dikembangkan oleh Hans Bobek yang menggambarkan pendapatan ekonomi di Timur Tengah saat itu yang didominasi oleh hasil sewa--bukan investasi produktif (Ehlers, 1983). Dalam kapitalisme rente, kekayaan dan pendapatan diperoleh bukan melalui produksi barang atau jasa, melainkan kepemilikan atau kontrol atas aset yang menghasilkan rente ekonomi, seperti sewa, bunga, atau royalti. Dengan kata lain, individu atau perusahaan akan memanfaatkan kepemilikan asetnya tersebut, sebagai sarana dalam mengakumulasi modalnya--alih-alih menggunakan tenaga kerja produktif yang bersaing di pasar kompetitif dan bebas. 

Kapitalisme rente tentu menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika terjadi privatisasi dan monopoli sektor publik oleh pihak swasta, maka akan berdampak pada terkonsentrasinya kekayaan yang kemudian akan menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi karena keuntungan hanya dinikmati oleh para pemilik aset saja. Kedua, kapitalisme rente juga menciptakan perusahaan oligopoli dan monopoli yang tentunya menghambat inovasi serta persaingan pasar terutama dalam sektor publik. Ketiga, kapitalisme rente juga menyebabkan ketergantungan berlebihan pemerintah terhadap pihak swasta dalam mengelola sektor publik. Hal ini tercermin misalnya melalui kontrak-kontrak atau hutang jangka panjang pemerintah dengan biaya tinggi serta penggunaan dana yang tidak efektif. Dengan demikian, sistem ini cenderung memperburuk ketimpangan yang ada serta menyebabkan perkembangan ekonomi menjadi stagnan karena adanya ketergantungan pada rente yang meningkat.

Kemunculan Kapitalisme Rente dalam Pemerintahan Andrews di Victoria