Mohon tunggu...
Natalie Sytner
Natalie Sytner Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Money

Ekonomi Nasional pada Pemerintahan Joko Widodo

28 Maret 2018   03:22 Diperbarui: 28 Maret 2018   04:33 1007
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Pemerintah terus menggenjot sektor Ekonomi nasional agar sesuai nawacita presiden, oleh karena nya perlu waktu dalam realisasi nya mengingat skala Indonesia yang besar seperti ini, dalam proses nya pemerintah telah menggelontorkan dana ke daerah yang dapat dicairkan perbulan januari,  ini sejalan dengan program padat karya tunai yang tujuan utama nya menuntaskan kemiskinan dengan meningkatkan daya beli masyarakat di desa, menyerap tenaga kerja, dan  meningkatkan infrastruktur yang sifat nya produktif

Kebijakan utang yang diambil oleh pemerintah sebagai oli pembangunan negeri ini, jadi tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja, melainkan juga untuk instrumen investasi alternatif bagi masyarakat Indonesia

Fakta dilapangan yang terjadi pada tahun 2017, defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tadi nya diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB, berhasil diturunkan dalam pemerintahan Joko Widodo menjadi sekitar 2.5 persen. Dan ditargetkan pada Tahun ini defisit APBN kembali menurun menjadi 2.19 persen PDB.

Sama seperti menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp121,5 triliun. Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Tahun 2019 dan menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus.

Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid terkait kebijakan utang sehingga tidak menjadi ketakutan dan panik atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang. Pemerintah berkomitmen menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan.

#SalamSatuIndonesia

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun