Soroti Komunikasi Publik Pejabat: Sudahkah Mereka Belajar?

Tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan agenda politik. Setelah pilpres yang digelar pada bulan Februari lalu, negara kita resmi mempunyai presiden baru. Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, telah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Tak hanya berganti presiden, berganti pula para pembantu presiden yang sekarang ada di kabinet Merah Putih. Selain para menteri, staf khusus presiden, dan utusan lainnya juga mengalami banyak pergantian. Belum genap tiga bulan dilantik, publik telah dihebohkan oleh blunder yang dilakukan para pejabat Prabowo Gibran. Setidaknya ada tiga pejabat yang belum lama ini viral di media sosial akibat perkataannya yang mengundang perhatian. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Hukuman Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, mantan Staf khusus kepresidenan bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana, dan Juru bicara kepresidenan, Adita Irawati. Kasusnya bermacam-macam, ada yang merendahkan penjual es teh dengan kata-kata yang tak pantas, ada yang menggunakan kata berkonotasi kurang sopan, dan bahkan ada juga yang ucapannya nirempati. 

Blundernya para pejabat bukanlah isu yang baru di pemerintahan, melainkan sudah sejak zaman presiden-presiden sebelumnya. Meski pejabat-pejabatnya baru, kebiasaan komunikasi publik di depan wartawan dan kamera tetap sama. Sama-sama sering tak berpikir matang saat berbicara yang akhirnya menjadi blunder. Dari zaman pandemi covid 2020 entah sudah berapa banyak para pejabat kita yang ramai diperbincangkan di media sosial karena perkataan kontroversialnya. 

Bentuk bobroknya komunikasipejabat tidak hanya seputar perkataan blundernya, tetapi tak berkata apa-apa didepan wartawan dan masyarakat pun juga bukan cara berkomunikasi yang baik. "Bukankahdiam lebih baik dari berkata buruk?" Iya, memang, tetapi sebagai pejabatpublik, mereka harusnya mampu memberi jawaban yang informatif. Sebagai pembuatkebijakan, pejabat harus mempunyai sisi bijak untuk tampil di depan umum.Masalahnya, alih-alih berkata yang bijak dan inspiratif, mereka justru seringmengeluarkan kata-kata yang lebih cocok dijadikan guyonan. Bukannya informatif,tetapi malah "memeable," akibatnya kata-kata itu dijadikan olokan didunia maya. Masyarakat luas pun mulai berpikir bahwa pejabat pemerintah itubanyak yang bercanda, seolah tak serius dalam menjalankan pemerintahan.

Di negeri yang serba digital ini, sangat mudah bagi siapapun untuk mencari jejak orang lain. Persebaran media dan informasi hampir tak ada batasan. Para pejabat harus menyadari ini, jangan seolah-olah menjadi pejabat lalu otomatis mempunyai hak untuk berbicara sembarangan tanpa konsekuensi. Padahal, di era media sosial, setiap kata adalah senjata---bisa memperkuat reputasi, atau justru menjadi bumerang. Banyak dari mereka juga lupa bahwa selain membawa nama baiknya sendiri mereka juga membawa nama baik institusi. Para pejabat adalah wajah dari pemerintah dan lembaga negara. Bukannya memberi edukasi kepada publik, justru malah menyesatkan. Bukannya menjawab pertanyaan wartawan dengan halus, tetapi justru ketus. Di keseharian para pejabat ini sorotan kamera hampir tak terhindarkan. Entah kamera wartawan yang sedang memberitakan atau kamera handphone masyarakat yang hanya sekadar membagikan momen. 

Komunikasi memiliki peran penting bagi pejabat negara, dari yang merupakan pemimpin sampai pekerja pemerintahan. Komunikasi berguna sebagai alat diplomasi. Pernyataan pejabat mencerminkan citra instansi dan juga negara. Para pejabat kementrian dan di atasnya yaitu presiden dan wakil presiden tentunya harus mampu berkomunikasi dengan baik saat melakukan jawatan ke negara lain. Berkomunikasi dengan baik yang dimaksud selain beretika, jelas, dan berorientasi pada solusi juga harus memahami budaya dan konteks. Pentingnya komunikasi bagi pejabat juga berpengaruh pada kepercayaan publik. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dengan gaya bicara yang beretika, masyarakat akan mempercayai kinerja pejabat tersebut. Saat 

Seperti yang dipublikasikan di situs djkn.kemenkeu pada 31 Maret 2024, Komunikasi publik memainkan peran yang sangat krusial dalam konteks pemerintahan modern. Kebijakan, program, dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah perlu diketahui masyarakat secara luas. Komunikasi publik penting bagi pemerintah. Ada lima alasan yang telah ditulis di situs tersebut: 

1.      Membangun kepercayaan publik 

2.      Meningkatkan keterlibatan masyarakat 

3.      Membentuk citra positif pemerintah 

4.      Meminimalisir mispersepsi danmiskomunikasi

5.      Mendukung pembangunganberkelanjutan

Meski ditulis di situs kementerian, pada kenyataannya para menteri negara masih ada yang tak mengerti bagaimana berkomunikasi publik yang baik sebagai pejabat negara. Menurut Redaktur Pelaksana  CNN Indonesia.com, Suriyanto, pada Editorial View yang tayang 9 Desember 2024 lalu, alasan beberapa pejabat melakukan blunder melalui perkataanya adalah karena rasa belum siap menjadi pejabat. Menjadi pejabat publik artinya tak bisa lepas dari sorotan publik. Apalagi, saat ini, sosial media berperan lebih dari sekadar platform hiburan, tetapi juga mengandung isu sosial politik. Pemerintah seakan diawasi oleh masyarakat luas lewat media sosial. Dari hal ini, para pejabat seharusnya sudah mendapatkan latihan  dasar komunikasipublik agar mempunyai bekal untuk memberi pernyataan atau sekadar menjawabpertanyaan wartawan  di depan masyarakat. Pada 25 Oktober 2024, para pejabat kabinet Merah Putih  dan utusan presiden yang telah dilantik memangsudah mendapatkan pembekalan yang berlangsung di Magelang, tetapi dari agendakegiatan yang tertulis di salah satu artikel Kompas.com pada 23 Oktober 2024,tidak terdapat pelatihan komunikasi publik. Padahal di dunia serba digital ini,penting bagi para petinggi negara untuk mempunyai kemampuan komunikasi publikyang mumpuni. 

Parapejabat negara tentunya berasal dari latar belakang pendidikan yang memadai. Secarateori, banyak dari mereka pasti telah memahami komunikasi publik. Namunbanyaknya pejabat yang blunder karena gagal menyampaikan informasi dengan baikakhir-akhir ini membuktikan bahwa pada praktiknya komunikasi publik itu takmudah. Maka dari itu, kesadaran akan pentingnya kemampuan berkomunikasi didepan publik para pejabat harus ditanam sedari awal. Sebelum terjun untukmelaksanakan tugasnya, pelatihan komunikasi bagi para pejabat negara perludilakukan. Pejabat dan para pelaku pemerintahan adalah wajah dari sebuahnegara. Kepercayaan rakyat dimulai dari bagaimana cara pejabat berkomunikasidengan rakyatnya.