Policy Brief : Mengatasi Ketimpangan - Solusi untuk Mengurangi Migrasi dan Meningkatkan Kualitas Hidup di Daerah Tertinggal

Ringkasan eksekutif (executive summary) 
Pertumbuhan pembangunan infrastruktur mendasar yang belum merata, menyebabkan masih banyaknya desa atau daerah-daerah tertinggal. Kondisi ini tidak saja terdapat di kota-kota kecil namun juga di kota besar, ditandai dengan minimnya infrastruktur kota, baik prasarana jalan, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi yang  mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi rendah, banyak desa ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota.
Kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal menyebabkan migrasi penduduk, menurunkan kualitas hidup, dan memperburuk ketimpangan sosial.
Kesesenjangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal telah menjadi masalah yang semakin mendesak di banyak negara. Kesetaraan ini tidak hanya tampak dari segi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Akibatnya, banyak penduduk yang merasa terpaksa pindah dari daerah tertinggal menuju daerah yang lebih maju dengan harapan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Proses migrasi ini tentu berdampak signifikan terhadap kedua wilayah tersebut.
Migrasi penduduk dari daerah tertinggal sering kali menyebabkan penurunan kualitas hidup bagi mereka yang tinggal di tempat asal. Sumber daya tenaga kerja akan berkurang, sehingga produktivitas di daerah tersebut pun ikut menurun. Ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga dapat mempengaruhi, karena anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk masyarakat lokal menjadi semakin terbatas. Dengan kata lain, mereka yang tertinggal harus menghadapi tantangan yang semakin besar, yang justru meningkatkan upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Beberapa faktor yang menjadi akar masalahnya yaitu karena kondisi topografi yang sulit dan minimnya aksesibilitas menghambat pembangunan infrastruktur, Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah mengurangi produktivitas masyarakat, Ketergantungan pada sektor tertentu dan kemiskinan tinggi menghalangi pertumbuhan ekonomi serta Tata kelola pemerintahan yang lemah dan konflik sosial memperburuk situasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya menyelesaikan persoalan ini, dilaporkan walikota, Pemkot Bandung telah menetapkan kebijakan 7 program prioritas pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, sosial budaya, olahraga dan agama. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah, karena keterbatasan kemampuan pemerintah sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi.
Pemerintah daerah, masyarakat lokal, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah harus berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.
 
Pendahuluan
Ketidakseimbangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mengganggu stabilitas sosial. Ketika kesenjangan ekonomi semakin besar, kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mungkin merasa tertinggal atau terpinggirkan, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial, konflik, dan ketegangan sosial.
Oleh karena itu,  penting   untuk mengidentifikasi   strategi   yang   efektif   dalam   mengatasi   ketimpangan.
 
Deskripsi Masalah
Ketimpangan ekonomi di Indonesia, baik dalam hal distribusi pendapatan maupun akses terhadap sumber daya, semakin melebar. Fenomena ini tercermin dalam meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif, memperburuk ketidakstabilan sosial, dan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah.
Pada tahun 2022, Indeks Gini Indonesia tercatat di angka 0,38 (BPS, 2022), menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa 10% orang terkaya menguasai sebagian besar pendapatan, sementara 40% orang termiskin hanya mendapatkan sebagian kecil dari total pendapatan nasional.
*  Apa yang Terjadi? Ketimpangan ekonomi yang semakin marak ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja yang terbatas di daerah pedesaan, ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam, serta kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok elit atau kawasan perkotaan.
*  Di Mana? Ketimpangan ini terjadi di seluruh Indonesia, namun daerah yang paling terdampak adalah daerah perdesaan dan terpencil, di mana akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat terbatas. Di sisi lain, kawasan perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya cenderung mendapatkan lebih banyak investasi dan peluang ekonomi, menciptakan ketimpangan antara wilayah.
*  Siapa yang Terkena Dampak? Dampak ketimpangan ini terutama dirasakan oleh kelompok miskin dan rentan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Kelompok ini seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kelompok perempuan, anak muda, dan penduduk lansia juga lebih rentan terhadap ketimpangan ini.
*  Mengapa Ini Terjadi? Beberapa penyebab utama ketimpangan ekonomi di Indonesia antara lain:
1. Kebijakan Pembangunan yang Tidak Merata: Kebijakan pembangunan yang lebih terfokus pada pembangunan sektor-sektor tertentu, terutama di wilayah perkotaan, tanpa disertai kebijakan yang mendorong pemerataan di daerah pedesaan.
2. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Keterampilan: Di banyak daerah pedesaan, fasilitas pendidikan yang berkualitas masih terbatas, sementara di kota-kota besar lebih banyak tersedia sekolah dan pelatihan keterampilan yang memadai.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Merata: Sumber daya alam sering kali dikuasai oleh segelintir perusahaan besar, sementara masyarakat lokal atau daerah pedesaan hanya menerima manfaat terbatas.
4. Ketergantungan pada Sektor Informal: Banyak masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor informal yang rendah produktivitasnya dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai.
 
Rekomendasi
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan pembangunan antar wilayah dan lapisan masyarakat, penguatan akses terhadap layanan dasar di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing masyarakat miskin dan rentan. Tanpa langkah-langkah tersebut, ketimpangan ini akan terus menjadi hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial di Indonesia.
Implikasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di negara-negara berkembang. Kebijakan redistribusi pendapatan, investasi dalam pendidikan dan keterampilan, promosi kesetaraan akses terhadap pasar global, serta perbaikan regulasi dan tata kelolaekonomi dapat menjadi langkah-langkah penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan sosial juga dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap ketimpangan.
Salah satu Solusinya yaitu : Meningkatkan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial
* Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menjalankan program CSR yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, seperti investasi di pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah miskin.
* Kemitraan antara Pemerintah dan Perusahaan untuk Pembangunan Daerah: Menjalin kemitraan dengan perusahaan besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesempatan ekonomi di daerah-daerah tertinggal.
Terukur:
* 30% perusahaan besar di Indonesia berpartisipasi dalam program CSR yang fokus pada pengurangan ketimpangan dalam 3 tahun.
Faktor Pendukung:
* Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan.
* Regulasi yang mendukung perusahaan dalam menjalankan program CSR.
Alternatif:
* Membentuk forum kemitraan pemerintah-swasta yang mengkoordinasikan upaya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti program pengembangan sektor pertanian dan kerajinan tangan di daerah.