Juara "Politik Stadion" PSM

Gubernur memalukan, walikota sama saja. 

Gubernur tak mampu hadirkan stadion. Walikota apalagi, bahkan tempat berlatih sekalipun tidak bisa. Satunya diam mematung. Satunya lagi wara wiri pencitraan ndak jelas. 

Sudahlah. PSM Juara di tengah ironi. Astro Arena, media sport terkemuka Malaysia pun tahu. Bahwa, juara Liga 1 Indonesia kali ini tidak punya stadion. Sayang sekali. Tidak perlu dibandingkan dengan juara Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT), malu kita. Jauh. 

Dua kali banding - bandingan warganet bikin orang Sulsel mengelus dada. Pertama, kala pandemi melanda, Sultan Johor diisolasi di hotel mewah. Sementara, salah satu Raja kenamaan di Sulsel, "terjepit" di wisma Atlit. Jauh bedanya. Warganet pun tahu, Sulsel sebagai asal keturunan sultan - sultan Johor kekinian tak lah sama makmurnya dengan negeri di jiran itu. 

Bahkan, ketika kedua klub sepakbolanya kini memuncaki Liga nomor wahid di dua negara jiran ini, paras muka fasilitasnya juga layaknya langit dan bumi. Jika ingin sedikit berlebihan, ibarat langit dan cacing tanah. Miris sekali. 

Kalaulah misalnya, Gubernur dan walikotanya tak update di sosial media, tak mengapa. Warganet kedua negara tak akan dengan mudah men-tracking laku hari - hari kedua pejabat yang bertanggung jawab ini. Ini, hampir tiap hari medsos kedua pejabat itu update tentang kegagahan dan kemewahan kegiatan - kegiatannya. Juga pidato dan komentar - komentar memukaunya. Tapi, seperti tidak malu (tena siri' na) klub kebanggaan rakyatnya tidak punya stadion. 

Taruhlah misalnya, Gubernur Sulsel dan Walikota Makassar tak hobi bola, seperti beberapa pendukungnya yang sibuk membelanya, tapi ini adalah "kewajiban" sebagai pemerintah. Bukan sebagai individu yang hobi bola atau tidak. Itu saja, kalau keduanya mencoba tutup mata atas kecintaan rakyatnya terhadap klub bersejarah di Indonesia itu. 

Bahkan, jika keduanya hendak "berpolitik" karena tidak ingin klan Bosowa-Kalla, yang sekarang dominan di PSM Makassar, namanya melejit karena capaian PSM, itupun tak beralasan. Pemerintah "wajib" menyediakan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana olahraga bagi rakyatnya. Termasuk, dan terutama, tanpa terkecuali, stadion. 

"Ini soal bola, bukan soal politik", 

meminjam salah satu adegan di film "Di Timur Matahari" yang mengangkat tema tentang sepakbola dan konflik agama di Maluku. Nampaknya, kalimat di salah satu adegan itu juga relevan untuk "meneriaki" laku political will (keinginan politik) kedua pejabat tinggi di Sulsel dan Makassar ini. 

***