Maluku Baru, Bagaimana Mendefinisikan?

Bagian kedua...DARI TULISAN:  Identitas Baru Demokrasi Maluku

Drama pilkada telah usai. Kita beralih pada apa yang akan dilakukan oleh pemenang dalam memajukan Maluku sesuai dengan slogannya Maluku BARU. Ada SIWA (Sembilan) janji politik oleh BAILEO yakni birokrasi yang akomodatif koordiatif kolaboratif serta bersih dan melayani, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau, industrialisasi sumber daya alam dan manusia, pengembangan infranstruktur untuk koneksitas gugus pulau, optimalisasi industri pertanian dan perikanan, keamanan untuk investasi dan pariwisata, pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi, pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku, dan jaminan layanan kesehatan merata dan berkualitas serta gratis.

Membaca sembilan program tersebut, kita punya harapan besar agar bisa direalisasikan dalamtempo  lima tahun ke depan. Ketertinggalan Maluku diberbagai sektor harus dapat dijawab secara tuntas. Seperti paparan Pak Murad dengan keyakinannya saat uji kelayakan  (fit and property tes) Balon Gubernur di DPW PKS ( Partai Keadilan Sejahtera) Maluku, Rabu (23/8/2017) bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon. 

Dalam paparannya, seperti dilansir oleh terasmaluku.com," Murad Ismail menyampaikan gagasannya guna mengoptimalkan sektor perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan sebagai sektor strategis yang selama ini belum digarap secara baik, ditangannya akan menjadi wahana kesejahteraan masyarakat kepulauan. Lihatlah Norwegia, Negara kecil tapi bisa menyuplai hasil perikanannya ke beberapa Negara. Sedangkan, Maluku kita punya itu, kenapa kita tidak bisa?"

Merujuk pada tulisan Pak Julius Robert  Latumaerissa Kedua yang penulis ikuti lewat halaman facebooknya diantaranya Multi Krisis Di Maluku, Distribusi Kekuasaan Politik dan Restorasi Untuk Maluku Baru, Maluku Provinsi Lunak (Agenda Pembangunan Unutk Pemerintahan Murad-Orno) Pengakuan Iman Bagi Gubernur Terpilih 2018-2023, Kemenangan dan Kekuasaan Baileo Untuk Mensejahterakan Rakyat Maluku dan Bukan Untuk Petualangan Politik Lima Tahunan. 

Pilihan topiknya sungguh inspiratif dan konstruktif dari seorang konsultan perencanaan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dicermati secara baik oleh Guberbur dan Wakil Gubernur terpilih. Buah pena di atas menjadi bahan renungan kita, bahwa Maluku BARU adalah Maluku yang sama-sama berjalan dan terbuka. Adanya common issue bersama sesuai permasalahan yang ada. Bukan mencari kambing hitam. Terbentuknya akar saling baku bantu, baku kasi maso pendapat (tidak antikritik) membangun narasi dan relasi. Narasi berkaitan dengan akal sehat, serta relasi berhubungan dengan keunikan manusia berbasis Siwalima.

Mengingat permasalahan Maluku sangatlah kompleks, mulai dari pemberantasan kemiskinan yang menjadi tantangan terberat hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Maluku yang melambat dan belum mencapai target sehingga berpotensi memperbanyak penggangguran, zona merah pendidikan, belum terbebas dari kawasan 3T,  iklim usaha dan investasi yang belum kondusif, konektifitas antarpulau, maraknya penyebaran narkoba dan masalah sosial lainnya, infranstrukur dasar seperti listrik dan air, daya saing daerah, pengelolaan sumber daya alam dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, kekayaan budaya, perikanan dsb.

Dalam hal itu, sebagai provinsi berpredikat "zona merah" dengan jumlah pulau hampir 1.500, maka perlunya konstruksi kepemimpinan bukan sekedar BARU melainkan yang inovatif. 

Maluku sejak era pemisahan dengan Provinsi Maluku Utara pasca konflik sosial, sebenarnya sudah bisa menjadi provinsi maju. Dari segi pendidikan, tahun 2018 kita terperosok menjadi juru kunci dari 34 provinsi. Padahal, sebelumnya kita berada pada urutan ke 33 dari 34 provinsi.

Mengacu pada hal di atas, beberapa masukan tentang prespektif Maluku BARU menurut penulis yaitu, pertama, politik will (PW) dalam kamus politik PW didefinisikan sebagai adanya basis keyakinan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik baik, pemerintah pun akan mendapatkan nilai bagus.

Dalam memulai kepemimpinan baru, tentu secara kuantitatif BAILEO telah mendulang suara mayoritas. Maka diharapkan, mereka bukan lagi sebagai political player sebab mereka telah berada dalam ruang eksekutif sebagai pengedali kebijakan, yang mempunyai tugas memajukan Maluku sesuai visi kepemimpinan. Juga, harus mempunyai integritas dalam membangun politik aliansi agar publik tak terhapus harapannya. Jangan sampai politik balas budi mengganggu roda pemerintahan.