Di media massa dan media sosial bertebaran framing dan narasi bernada serangan terhadap mantan presiden Jokowi yang tampaknya ditebar oleh kalangan PDIP, karena nada dan iramanya tidak jauh berbeda dari yang biasa dinarasikan oleh para petinggi partai tersebut. Framing dan serangan semakin ramai oleh beragam aksi dan narasi beberapa tokoh dan kelompok-kelompok yang memang dikenal sebagai “musuh” Jokowi selama menjabat presiden RI.
Akumulasi dendam dan antipati yang tak pernah terbalas dari tokoh dan kelompok anti-Jokowi, ditambah dukungan partai besar membuat framing lumayan bergema meski tidak berpengaruh signifikan. Di berbagai tempat dan kesempatan, Jokowi masih tetap seperti Jokowi sebelumnya, yang dielu-elukan banyak warga masyarakat dan nyaris tanpa ada yang berubah.
Fenomena ini menarik untuk dicermati, mengingat mantan presiden RI ke-7 tersebut seharusnya menjadi aset dan icon kebanggaan PDIP, tetapi faktanya saat ini justeru dianggap sebagai anak durhaka dan harus dihancurkan. PDIP bahkan tanpa segan “berkoalisi” dengan tokoh dan kelompok yang selama ini anti-Jokowi dan PDIP.
Sukses Yang Tak Diharapkan
Politik memang tidak mudah ditebak arahnya, tetapi serangan PDIP terasa aneh mengingat Jokowi seharusnya menjadi legacy terbaik partai ini. Kesuksesan PDIP mengantarkan Jokowi menjadi pemimpin politik mulai dari wali kota, gubernur hingga presiden dua periode seharusnya dicatat sebagai kisah sukses partai dalam melahirkan pemimpin berkualitas, tapi rupanya tidak demikian bagi PDIP.
Jokowi yang sebelumnya identik dengan PDIP justeru berusaha dihapus jejaknya dari partai. Jangankan menjadi icon partai, potensi politik Jokowi dan keluarganya yang begitu potensial memenangkan kompetisi politik tidak dipandang sebagai aset penting partai yang perlu dijaga dan dipertahankan.
Ini terjadi karena karier cemerlang Jokowi pada dasarnya hanyalah sebuah “kecelakaan politik” bagi pimpinan PDIP. Tradisi politik PDIP dan sebagian parpol di negeri ini tidak ubahnya sebuah “kerajaan politik” berbasis tokoh atau keluarga. Banyak parpol hanyalah alat politik, bukan wadah gagasan politik.
Singkat kata, Parpol adalah kendaraan politik para “raja partai” yang diharapkan berfungsi mengantarkan para raja atau keluarganya menjadi presiden. Tidak mengherankan bila setiap ketua partai hampir selalu identik dengan kandidat presiden, wakil presiden atau minimal menteri, yang peluangnya bergantung besar-kecilnya partai dan bergainingnya dengan partai-partai lain.
Popularitas orang-orang seperti Jokowi pada dasarnya merusak tradisi politik tersebut, yang membuyarkan ambisi petinggi partai untuk berebut kursi kepresidenan. Itu sebabnya wacana mengembalikan pilkada ke tangan DPRD bahkan pilpres oleh DPR selalu jadi ambisi tersembunyi para pemimpin partai. Pemilihan langsung membunuh peluang para pimpinan partai, karena jabatan politik di partai tidak menjamin elektabilitas.
Di tengah semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, tidak semua pemimpin partai memiliki elektabilitas yang menunjukkan keterpercayaan tinggi dari masyarakat, termasuk pimpinan PDIP. Dalam dua gelaran pilpres 2014 dan 2019, hanya Prabowo, ketua partai yang memiliki elektabilitas yang sepadan untuk berhadapan dengan Jokowi.
Meski berangkat dari PDIP, lesuksesan Jokowi menjadi pemimpin nasional bukanlah keberhasilan yang benar-benar diharapkan oleh pimpinan PDIP. Lamban dan berbelitnya Megawati memberi dukungan politik bagi Jokowi saat maju menjadi calon gubernur dan calon presiden memperlihatkan bahwa sebenarnya PDIP tidak terlalu mengapresiasi kinerja dan popularitas politik Jokowi.
