Calon Kepala Daerah Tanpa Visi

Merekalah mengeksploitasi emosi masyarakat dengan mengangkat isu-isu emosional yang pada dasarnya tidak bermanfaat sama sekali bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak ingin membangun, dalam arti membuat masyarakat semakin cerdas dan sejahtera. Itu sebabnya, mereka tidak segan membodohi masyarakat dengan narasi-narasi yang penuh provokasi, bahkan menebar hoax dan berbagai ketakutan semu dengan memanfaatkan dukungan tokoh agama atau adat. Kebodohan masyarakat menjadi aset penting dan menentukan bagi calon kepala daerah semacam ini. Semakin bodoh masyarakat berarti semakin kokoh kekuasaan mereka.

4.   Politik Uang

Salah satu fenomena paling umum dalam pemilu kepala daerah, termasuk pemilihan legislatif dan juga sangat marak dalam pemilihan calon kepala desa adalah politik uang. Masyarakat digiring untuk memilih salah satu calon dengan imbalan materi dan uang. Meski tidak selalu membuat masyarakat memilih pihak pemberi materi dan uang, tetapi model ini masih menjadi pilihan banyak calon kepala daerah, calon legislatif dan calon kepala desa.

Ketidakjelasan visi misi bahkan integritas calon pemimpin membuat dipimpin siapun tidak ada bedanya bagi masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, mereka pada dasarnya adalah pemimpin yang tidak punya harga diri, bahkan bisa jadi tidak membutuhkannya. Mereka hanyalah orang-orang yang ingin berkuasa dengan segala cara dan sudah pasti tidak mungkin diharapkan kontribusinya bagi pembangunan ataupun kesejahteraan masyarakat, karena orientasi utama mereka sudah pasti tertuju pada bagaimana mengembalikan modal dan mengeruk keuntungan melalui kekuasaan.

Penutup

Sebagaimana pemilihan anggota legislatif dan kepala desa, pemilihan kepala daerah memang yang tidak memberi pilihan. Kecuali di daerah-daerah tertentu dan tidak di banyak tempat, gelaran kampanye beberapa hari lalu memperlihatkan bahwa mayoritas calon kepala daerah sebenarnya tidak layak dipilih, baik dari segi integritas, visi misi maupun kompetensinya untuk membangun daerah. Hanya saja, pemilihan ini harus tetap dilalui karena sistem politik dan pemerintahan yang telah disepakati di negeri ini harus berjalan, sambil berharap perlahan-lahan ada perubahan.