Kenaikan Tingkat Pengangguran Sebagai Masalah Pokok Kota Bekasi

     Pengangguran merujuk pada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Oleh karena itu, tenaga kerja yang tidak bekerja dapat disebut sebagai pengangguran. Kota Bekasi saat ini menempati posisi tertinggi dalam kategori daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di wilayah Jawa Barat. Seperti banyak wilayah urban lainnya di Indonesia, Kota Bekasi mengalami tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk penduduknya yang terus bertambah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan angka pengangguran yang signifikan di Kota Bekasi. Pada tahun 2019, persentase pengangguran di Kota Bekasi tercatat sebesar 8,30 persen. Namun, data terbaru menyebutkan bahwa angka pengangguran telah berubah menjadi 10,68 persen atau meningkat sekitar 2,8 persen. Sedangkan, batas minimal angka pengangguran nasional hanya sebesar 5 persen.

      Tingkat pengangguran juga bervariasi setiap tahunnya dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Bekasi, sebagai bagian dari wilayah Jabodetabek, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat akibat urbanisasi. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Bekasi untuk mencari pekerjaan, mengingat posisinya yang dekat dengan Jakarta. Namun, pertumbuhan penduduk ini tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia.

     Peningkatan angka pengangguran dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, penjambretan, penipuan, perampokan bahkan sampai pembunuhan. Oleh karena itu, pengangguran menjadi masalah yang krusial khususnya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Negara berkembang sering kali berhadapan dengan permasalahan tingginya angka pengangguran. Minimnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk adalah penyebab dari masalah tersebut. Minimnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi.

      Permasalahan tenaga kerja menjadi semakin akut dan kompleks karena besarnya jumlah angkatan kerja, mengalirnya arus migrasi, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada setiap tahun, jumlah angkatan kerja baru masuk dunia kerja kurang lebih 2 juta sampai dengan 2,5 juta orang. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di kawasan-kawasan industri sehingga tenaga kerja yang masuk ke dunia karier akan bersaing untuk memperebutkan lowongan pekerjaan yang ada. Sedangkan tenaga kerja yang baru masuk pasar kerja rata-rata minim dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.       Tingkat keterampilan tenaga kerja yang masuk ke dunia kerja pada umumnya tidak mempunyai kompetensi sehingga lowongan yang tersedia tidak bisa ditempati. Hal ini terjadi dikarenakan antara kompetensi dan kebutuhan dunia kerja tidak cocok.

      Selain itu, meskipun Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perluasan kesempatan kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, namun minat lulusan SMK, SMA, Diploma, dan Strata untuk menjadi seorang wirausaha baru masih sangatlah rendah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dibekali secara khusus mengenai pelajaran kewirausahaan di pembelajaran mereka. Ditambah lagi mereka tidak memiliki pengetahuan sektor apa yang akan dijadikan bidang usaha. Selain iitu mereka tidak memiliki permodalan dan belum memahami cara memasarkan produk.

      Masalah pengangguran di Bekasi adalah tantangan yang memerlukan pendekatan terpadu, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Permasalahan pengangguran ini seharusnya menjadi titik fokus utama bagi Pemerintah Kota Bekasi pada saat ini. Jika permasalahan ini tidak segera ditanggulangi maka akan berpotensi memengaruhi stabilitas keamaan dan perekonomian. Pengangguran berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, dan kemiskinan. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan membuat satu kebijakan yang akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru sehingga banyak menyerap tenaga kerja, khususnya di kawasan-kawasan industri.

       Lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang belum bisa masuk kerja seharusnya mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh balai latihan kerja pemerintah maupun balai latihan kerja swasta. Dengan mengikuti program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diharapkan peserta pelatihan dapat langsung bekerja di perusahaan swasta yang telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja tersebut. Dengan adanya pelaksanaan program pelatihan, angka pengangguran bisa ditekan semaksimal mungkin. Tenaga kerja yang sudah mengikuti program pelatihan kerja akan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan siap masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah ini.