[caption id="attachment_332721" align="aligncenter" width="560" caption="Terms & Policy Google Ads Indonesia"][/caption]
Jakarta, 8 Juli 2014 – Saya pribadi adalah salah satu orang yang mengikuti perkembangan perang sosial media antara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 dan 2 beberapa bulan terakhir. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla kerap melancarkan “serangan udara” berupa iklan berskala besar di berbagai media online.
Jumlah iklan dari pasangan nomor urut 2 tersebut terlihat sangat kontras di media manapun apabila dibandingkan dengan iklan dari pasangan nomor urut 1 – Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang terbilang sedikit, entah apa alasannya - baik kurangnya dana, maupun tidak diterimanya iklan mereka oleh berbagai media.
Fenomena ini juga didukung oleh isu yang telah lama beredar bahwa banyak pemilik media di Indonesia yang mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
“Serangan” ini juga dilancarkan oleh pasangan nomor urut 2 di website Google.com dan juga Youtube.com yang terbilang netral dalam politik. Google sendiri sudah mencantumkan secara jelas dalam website resmi mereka (klik di sini) bahwa Google tidak memperbolehkan adanya iklan untuk partai politik dan juga kandidat capres. Bahkan dalam website resmi Google tersebut, mereka mencantumkan negara Indonesia secara khusus – tidak diperbolehkan adanya iklan politik.
Ketidak netralan media-media di Indonesia seperti Google tersebut meneurut saya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media yang ada. Sampai sekarang pun, meski sudah memasuki minggu tenang masa kampanye, iklan-iklan tersebut masih saja mengudara di berbagai media. Meski KPU tidak menuliskan aturan kampanye di media sosial dan online, namun menurut saya ini tetap saja akan mengotori masa tenang kampanye yang seharusnya dipakai untuk masyarakat yang belum menentukan pilihan mencari lagi informasi tentang kedua pasangan calon tanpa dipengaruhi oleh iklan-iklan seperti ini.
Sampai kapan hal-hal ini akan mengotori pesta demokrasi di Indonesia? Sampai kapan media akan mempengaruhi pilihan masyarakat secara negatif dalam pemilu? Apa tidak ada lagi media yang benar-benar netral di Indonesia?
