Mohon tunggu...
Narasi Pembaharu
Narasi Pembaharu Mohon Tunggu... Human Resources - Narator

Merawat Nalar, Memupuk Harapan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

GMNI Pandeglang Tuding Pemkab Tidak Serius dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025

19 Maret 2024   15:46 Diperbarui: 19 Maret 2024   15:51 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Kabupaten Pandeglang sesalkan agenda Musrenbang RKPD Pandeglang tahun 2025, Selasa (19/03/24).

Musrenbang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan Pemerintah Daerah untuk membahas dan menyepakati langkah langkah perencanaan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang di laksanakan setiap tahun oleh Sekda dan Bappeda serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat nomor:000.7.1.3/1121-Bappeda/1/2024 Perihal Undangan Musrenbang RKPD 2025 Kabupaten Pandeglang yang di selenggarakan pada hari Selasa,19 Maret 2024 di command center (Ruang Pintar) Setda Pandeglang dan di instansi atau tempat masing masing (zoom meeting).

Hata mengatakan,"kami sangat sesalkan atas agenda Musrenbang RKPD tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa,19 Maret 2024 di Ruang Pintar Setda Pandeglang terkesan tidak serius dalam melibatkan semua unsur pemangku kepentingan terlebih Gerakan mahasiswa nasional Indonesia ( GmnI) yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang,

Bukan kali pertama Kejadian tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Pandeglang ketika mengundang Okp /Cipayung Plus untuk menghadiri agenda musyawarah perencanaan pembangunan lebih terkesan tidak serius dan ada unsur kesengajaan dengan tidak di bagikannya undangan agenda Musrenbang RKPD lebih awal.

Tentu sudah jelas penting bagi kami Gerakan mahasiswa nasional Indonesia untuk mengetahui dan mengikuti setiap musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di wilayah kabupaten Pandeglang,karna itu semua sebagai bahan dasar kajian ilmiah semua unsur untuk ikut serta mengawal dan mengawasi kebijakan publik ditahun 2025".

Sambung Hata,"kami juga sudah menyampaikan via WhatsApp  kepada BPK.Ali Fahmi selaku Sekda Pandeglang untuk evaluasi pejabat baru Kepala Bappeda Pandeglang agar lebih memperhatikan dan mengoptimalkan etika administrasi lembaga publik agar lebih terrencana dan beliau menjanjikan akan memanggil dan evaluasi Pejabat baru Kepala Bappeda Pandeglang",pungkasnya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun