[caption id="attachment_397647" align="aligncenter" width="624" caption="Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES)"][/caption]
Dalam tulisan ini, saya akan mengemukakan sejumlah pertimbangan untuk sebuah opsi alternatif yang menurut saya terlewatkan dalam pertimbangan banyak pengamat. Sejauh yang saya ketahui, belum ada pengamat yang mengusulkan opsi ini.
Opsi alternatif yang saya lihat adalah penundaan kembali pelantikan/pembatalan BG. Sebuah opsi yang mungkin langsung membuat kening kita berkerut. Namun saya meminta kesabaran Anda untuk membaca lebih lanjut, mengapa saya mengusulkan opsi alternatif ini.
Lantik, batal, dan undur diri
Seperti yang sudah dikemukakan di atas, Jokowi either melantik or membatalkan pelantikan BG. Ini adalah pilihan yang paling mayor muncul dalam benak para pengamat. Ada yang mendukung Jokowi melantik BG atas nama ketaatan terhadap putusan praperadilan, sementara ada yang meragukan keabsahan putusan itu dan bersikeras menolak pelantikan BG.
Pertama, jika Jokowi melantik BG, maka kemungkinan besar sisi kategorial BG yakni statusnya sebagai tersangka terasumsikan clear berdasarkan putusan hakim Sarpin Rizaldi.
Persoalan serius dari opsi ini adalah Jokowi sudah sangat pasti akan ditinggalkan oleh banyak relawan dan pendukungnya. Termasuk, ia akan semakin menjadi bahan cemoohan karena mendudukkan seorang yang kekurangan integritas moral di atas kursi Kapolri (baca tulisan saya mengenai aspek moral dari korupsi di sini dan di sini).
Kedua, jika Jokowi membatalkan pelantikan BG, maka asumsi mengenai status tersangka itu tetap ada, atau setidaknya ia mengasumsikan kekurangan integritas moral dari BG setelah sekian banyak kekisruhan yang terjadi pasca pencalonannnya.
Opsi ini pun mengandung resiko. Misalnya perlawanan dari pihak BG bahwa Jokowi tidak menghormati putusan hakim praperadilan. Termasuk perlawanan juga dari anggota parlemen bahwa Jokowi tidak menghormati DPR yang telah menyetujui pencalonan BG hingga pada taraf fit and proper test.
Dan ketiga, BG mengundurkan diri dengan catatan status tersangkanya teranulir sama sekali. Ini adalah dugaan dari sejumlah pihak. Bagi saya, opsi ini pun bermasalah, karena mengabaikan natur kontroversial dari keputusan hakim Sarpin Rizaldi serta memberanggus langkah lanjutan KPK untuk membuktikan klaimnya pada tataran hukum yang seharusnya.
Langkah lanjutan KPK sebagai alternatif