Janji Gerindra untuk menghapus frasa "menjaga kemurnian agama" yang terang benderang diskriminatif, sampai hari ini tak kunjung direalisasikan. Jika Anda membuka website resmi Partai Gerindra, Anda masih menemukan manifesto berisi frasa diskriminatif tersebut di sana (klik di sini). Mengenai hal ini, telah saya tuliskan dalam sebuah artikel tersendiri di sini.
Hatta Rajasa: "Mayoritas Melindungi Minoritas; Minoritas Menghormati Mayoritas"
Dalam Debat Capres I yang berlangsung tanggal 9 Juni 2014 yang lalu, ketika menambahkan apa yang disampaikan Prabowo berkait Kebhinekaan, Hatta Rajasa menyatakan:
"Keberagaman dan kebhinnekaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita pelihara dan kita jaga.""Meniadakan satu akan merusak yang lainnya. Kebhinnekaan harga mati. Kekuatan negara kita justru itu. Kami berdua meyakini keberagaman justru menjadi kekuatan negara kita."
"Mayoritas melindungi minoritas dan minoritas menghormati yang mayoritas. Dan saya yakin bangsa ini akan jadi besar manakala kita merawat keberagaman ini di abad-abad ini dan di abad-abad mendatang" (sumber) - huruf tebal-miring dari saya sebagai penekanan.
Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2014 seperti yang termuat dalam JawabaNews, Hatta Rajasa kembali "menegaskan bahwa Pancasila merupakan pegangan dalam menyikapi kebhinekaan dan keberagamaan umat beragama di Indonesia" (huruf tebal-miring dari saya sebagai penekanan). Dari sumber yang sama, terdapat kutipan pernyataan Hatta Rajasa:
"Jadi pada prinsipnya, yang minoritas menghormati yang mayoritas. Akan tetapi yang mayoritas menyayangi dan melindungi yang minoritas" (huruf tebal-miring dari saya sebagai penekanan).
Argumentasi Richard Daulay
Di akun Facebooknya, menyikapi pernyataan Hatta Rajasa di atas, Richard Daulay (Sekum PGI Thn. 2004-2009) menyatakan bahwa klausa "yang minoritas menghormati yang mayoritas dan yang mayoritas menyayangi dan melindungi minoritas" merupakan pernyataan yang membahayakan Pilar-pilar Kebangsaan (NKRI; Bhineka Tunggal Ika; UUD 1045; dan Pancasila). Menurut Daulay, klausa itu berlatar belakang dari konsep Dhimi dalam Negara-negara Islam (dar al-Islam) di mana Islam yang mayoritas melindungi Yahudi dan Kristen yang minoritas. Sebagai pihak yang berstatus "dilindungi" atau dhimmi, mereka harus membayar pajak, tidak dapat menduduki jabatan politis yang tinggi, dan tidak bebas menjalankan serta mengembangkan agama mereka.
Selanjutnya, Daulay mengemukakan beberapa premis guna menolak klausa di atas:
- Klausa di atas bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak membuat dikotomi mayoritas-minoritas.
- Setiap agama yang diakui sah di NKRI memiliki status hukum yang sama dan tidak membuat pengategorian mayoritas-minoritas. Setiap agama memiliki hak dan kewajiban yang setara di mata hukum.
- Sejarah eksistensi agama-agama di Indonesia berbeda dengan, mis. agama-agama di Timur Tengah. Di Indonesia, tidak ada agama yang menaklukkan dan ditaklukkan.
- Tugas melindungi setiap warga Negara adalah tugas Negara, bukan tugas mayoritas.
Politik Tipu Muslihat
Jika kita mencermati lontaran-lontaran Hatta Rajasa di atas, kelihatannya beliau mengamini semua pilar kebangsaan yang sangat fundamental: NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Pillar-pilar inilah yang meng-ada-kan Indonesia sebagaimana adanya sekarang sejak proklamasi kemerdekaan RI.
