Menafsirkan Pidato Megawati dalam Bingkai "The Principle of Charity"

[caption id="attachment_336694" align="aligncenter" width="647" caption="Ketua Umum PDI Perjuangan (KOMPAS.com/Dany Permana)"][/caption]

Logika dan politik, nyambung? Pasti! Logika (hukum-hukum penalaran) itu sifatnya universal maka dalam bidang apa pun, Anda tidak dapat menyimpan logika di saku celana Anda dan mencuap-cuap tanpa perlu memperhatikan logika.

Dalam tulisan ini, saya akan membahas tentang isi pidato Megawati yang ramai ditafsirkan sebagai pesan implisit bahwa Jokowi adalah boneka PDIP yang dipimpin oleh Megawati. Pembahasan ini akan dilakukan dengan merujuk kepada salah satu kriteria argumen yang sehat, yaitu prinsip atau kriteria charity (murah hati).

Kriteria Charity

Dalam bukunya yang berjudul: Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Argument (6th edition; Belmont, CA.: Wadsworth, 2009), 19, T. Edward Damer (seorang filsuf asal Amerika), menjelaskan prinsip charity dalam berargumen, demikian:

Jika argumen dari seorang partisipan (arguer) diformulasi ulang oleh seorang lawan diskusi (opponent), itu harus dilakukan secara sangat hati-hati dalam versi terkuat yang paling mungkin konsisten dengan maksud yang sebenarnya dari sang partisipan tersebut (the original intention of the arguer).

Pada halaman yang sama juga, Damer menyatakan bahwa jika ada bagian-bagian yang secara implisit maupun eksplisit dari reformulasi itu yang tidak mewakili maksud original dari sang partisipan tersebut (arguer), maka sang partisipan harus diberi benefit untuk mengamendasi (mengubah) reformulasi tersebut yang cocok dengan maksud originalnya.

Berdasarkan deskripsi mengenai prinsip charity di atas, saya perlu menggarisbawahi dua anasir penting di dalamnya:

1. 
   
2. Maksud original sang arguer menjadi patokan mutlak dalam evaluasi terhadap reformulasi atau interpretasi (tafsiran) dari pihak lain terhadap klaim dan argumen dari pihak lain.
   
3. Yang harus direvisi adalah reformulasi atau tafsiran dari pihak lain ketika bisa diperlihatkan (baik oleh sang arguer sendiri maupun oleh pihak yang lain lagi) bahwa reformulasi atau tafsiran tersebut tidak mewakili maksud original dari sang arguer. Dengan kata lain, tidak dibenarkan bagi seorang partisipan untuk mempertahankan reformulasi atau tafsirannya, ketika ada versi terkuat alternatif yang paling mungkin mewakili maksud sang arguer!
   

Kontroversi Isi Pidato Megawati