Bulan depan. Tepatnya September 2023. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Maritim dan Investasi akan meluncurkan Bursa Karbon yang akan dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hingga saat ini sektor pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) masih terbatas pada kehutanan dan energi. Sektor lain masih belum terdeteksi menjadi penyumbang pengurangan emisi GRK meskipun sebenarnya sudah berkontribusi. Atau belum dianggap berkontribusi karena belum terverifikasi.
Ini akan menjadi peluang bagi sektor lain. Terutama sektor pengelolaan sampah yang volumenya di Indonesia begitu besar. Per tahun 2022, sampah di Indonesia mencapai 70 juta ton. Jika semua atau setidaknya seperempat volume sampah itu dikelola, pasti sangat signifikan dampaknya terhadap pengurangan emisi GRK.0
Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, pada Senin, 31 Juli 2023 menyatakan sektor sampah selanjutnya memang sangat diharapkan berkontribusi besar pada pengurangan emisi GRK.Â
"Saya tidak akan membahas detil bagaimana teknis pengelolaan sampahnya. Tapi dalam waktu dekat instrumen lengkap tentang sampah untuk kontributor pengurangan emisi GRK akan diterbitkan," ujarnya di Surabaya.
Lebih lanjut Laksmi menjelaskan bahwa pada sektor sampah atau limbah kini telah ada metodologi untuk menghitung ekuivalen pengurangan emisi GRK. Sehingga para pengelola sampah sudah bisa secara aktif mulai berorientasi pada pengurangan emisi GRK.Â
"Metodologi itu masih terbuka. Kalau ada yang mau mengusulkan metodologi konversi pengelolaan sampah pada emisi GRK disilahkan," paparnya.
BPDLH Membuka Skema Pembiayaan Persampahan
Berkaitan dengan peluang pengelolaan sampah sebagai sektor yang akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK, Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Hendratto menyatakan, BPDLH telah menyiapkan skema pembiayaannya.Â
