Selesai sudah perhelatan besar sosialisasi kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan pengawas untuk wilayah Jawa Timur, yang di gelar tanggal 8 - 14 Juli 2013 dan dipusatkan di kota Malang. Saya tak akan menuliskan bagaimana proses pembelajaran selama sosialisasi maupun materinya, saya akan mengisahkan beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa kepala sekolah dan pengawas lebih mematuhi instruksi dari kepala dinas pendidikan dibandingkan instruksi dari pak menteri.
Kepala Dinas bisa mencopot jabatan saya, pak menteri tak mampu
Kemdikbud telah menjadwalkan bahwa pada 8- 14 Juli, pelaksanakan sosialisasi kurikulum 2013 diadakan serentak dan terbagi dalam beberapa Zona. Instansi tempat saya bekerja mendapat jatah untuk menangani zona Jawa Timur dan Gorontalo. Undangan sudah di sebar, kepala dinas masing-masing daerah sudah dihubungi, namun pada hari H pelaksanaan tetap ada kepala sekolah dari beberapa daerah yang tidak hadir.
Dihubungilah kepala sekolah itu via telpon, menanyakan kenapa tidak menghadiri acara yang sudah "diwajibkan" untuk didatangi. Jawabannya adalah, "Saya tidak berangkat karena tidak diijinkan oleh kepala dinas, ada pekerjaan disini yang harus diselesaikan". Bagian humas pun tak mau kalah berargumen, bahwa kegiatan ini adalah program nasional, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kegiatan di daerah. Pekerjaan di daerah bisa diserahkan pada wakil kepala sekolah, atau ditunda dulu. Dan, jawaban dari kepala sekolah tersebut membuat bagian humas tak mampu berbicara lagi selain memohon maaf dan segera menutup telepon. Jawabannya adalah "Jika saya melanggar larangan kepala dinas, jika saya lalu dicopot dari jabatan saya, apa pak menteri mau bertanggung jawab? Apa institusi anda mampu mencegah? Jika saya tak menghadiri kegiatan itu, pak menteri tak mungkin mencopot jabatan saya, dia tak akan bisa"
Ini perintah kepala dinas
Dalam pelaksanaan kegiatan ada sesi peer teaching. Setiap peserta melakukan praktek mengajar, menggunakan pendekatan sesuai yang digariskan dalam kurikulum 2013. Sehari sebelum kegiatan peer teaching, beberapa kepala sekolah meminta ijin untuk kembali kedaerahnya. Alasannya adalah dipanggil oleh kepala dinas. Mereka juga menunjukkan bukti surat undangan dari kepala dinas.
Panitia berusaha mencegah kepulangan mereka. Karena peer teaching adalah intinya acara dalam kegiatan ini, dari kegiatan peer teaching akan diketahui, apakah ada perubahan pola pembelajaran sesuai yang dikehendaki dalam kurikulum 2013 ataukah masih tetap sama saja, yaitu pola pengajaran lama.
Lagi-lagi, jawaban para kepala sekolah itu membuat panitia hanya bisa diam saja. "Mbak, ini perintah dari kepala dinas. Beliau yang paling berkuasa dalam pendidikan di daerah saya. Jika kami tetap berada disini, mbaknya mau bertanggungjawab jika kami pulang nanti ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada kami? Kami bisa digeser posisinya. Kami bisa di ganti dengan orang lain. Kami bisa didiamkan saja, tak dilibatkan jika ada kegiatan di daerah kami"
***
Inilah efek dari otonomi daerah. Dimana kepala daerah menjadi penguasa utama didaerahnya. Dimana kepala dinas pendidikan adalah penguasa tunggal dalam bidang pendidikan. Sekali kepala dinas bilang menolak kurikulum 2013, maka bisa dipastikan tak satupun sekolah didaerah tersebut yang akan menerapkan kurikulum 2013.
