UU Cipta Kerja, Bisa Klaim Cuti Selama 2 Bulan

Penjelasan cuti dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru (UU No. 11 Tahun 2020) tidak jauh berbeda dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). Namun, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Hak Cuti Wajib:

• Cuti tahunan: Pegawai berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan secara terus menerus (Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).
• Cuti alasan penting: Pegawai berhak atas cuti untuk alasan penting, seperti menikah (3 hari), menikahkan anak (2 hari), memantrikan anak (2 hari), istri melahirkan (2 hari), suami/istri/orang tua/mertua/anak/menantu meninggal dunia (2 hari), dan lain-lain (Pasal 93 ayat (2) dan (4) UU Ketenagakerjaan).

Cuti Tambahan (Regulasi Permenaker):

• Cuti haid: Pegawai perempuan berhak atas cuti haid selama 2 hari setiap bulan (Permenaker No. 14 Tahun 2019).
• Cuti melahirkan: Pegawai perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan) dengan upah penuh (Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan).
• Cuti menyusui: Pegawai perempuan yang menyusui anak berhak atas waktu istirahat untuk menyusui minimal 30 menit setiap 3 jam atau sesuai dengan kebutuhan bayi (Pasal 86 ayat (3) UU Ketenagakerjaan).

Poin Penting dalam UU Cipta Kerja:

• Cuti haid dan melahirkan tidak diatur eksplisit dalam UU Cipta Kerja. Namun, penjelasan dalam UU tersebut menyatakan bahwa jaminan hak-hak pekerja perempuan, termasuk cuti haid dan melahirkan, dapat dimuat dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
• Cuti besar (istirahat panjang) yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan (minimal 2 bulan setiap 6 tahun bekerja) tidak lagi disebutkan secara spesifik dalam UU Cipta Kerja. Namun, ketentuan mengenai istirahat panjang masih bisa diatur melalui perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.

Kesimpulan:

• Hak cuti dasar bagi pegawai tetap mengikuti aturan UU Ketenagakerjaan.
• Cuti haid dan melahirkan tidak diatur eksplisit dalam UU Cipta Kerja, namun bisa diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
• Kejelasan mengenai cuti besar (istirahat panjang) masih membutuhkan regulasi tambahan.

Catatan:

• Penjelasan ini didasarkan pada UU Cipta Kerja versi terbaru (per 2024) dan peraturan terkait.
• Disarankan untuk selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terbaru dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.