Mohon tunggu...
Nanadya Rachma
Nanadya Rachma Mohon Tunggu... -

sekarang bekerja di Universitas Negeri Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Nandya Rachma-plb-SBMPTN-1335142028. Pendidikan Indonesia di Daerah Pedalaman

27 Agustus 2014   04:15 Diperbarui: 18 Juni 2015   02:26 83
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

PERMASALAHAN

Kurangnya perhatian pemerintah indonesia terhadap pendidikan didaerah pedalaman membuat anak-anak didaerah pedalaman sulit mendapaykan sekolah. Adapun sekolah yang tersedia jaraknya jauh sekali, dan beberapa diantyaranya sudah tidak layak pakai. Jika hujan deras bangunan rentan sekali dengan roboh, dan jika musim kemarau rentan sekali dengan kebakaran. Sungguh ironis pendidikan indonesia diadaerah pedalaman.

Jarak yang jauh juga sangat menjadi kendala bagi anak-anak didaerah pedalaman. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Adapula yang tidak mengeyam bangku pendidikan sama sekali, dengan alasan lokasi sekolah yang sangat jauh dan biaya yang tak terjangkau. Mereka lebih memilih membantu orangta mereka bekerja.

AKIBAT

Akibat dari pada itu, angka buta aksara didaerah pedalaman indonesia semakin meningkat disetiap tahunnya. Teori yang mengatakan bahwa kunci keesuksesan dan pendidikan adalah dua sisi mata uang yang sama hanyalah sekedar teori. Pada kenyataannya pedalaman di Indonesia masih jauh dari kata suksus. Kekayaan alam yang mellimpah tidak dapat di manfaatkan secara optimal karena SDM pedalaman Indonesia sangatlah lemah. Jika dibiarkan secara terus menerus. Maka, bukanlah tidak mungkin jika suatu saat nanti. Penduduk asli daerah pedalaman Indonesia hanya bisa menjadi kuli dan buruh kasar saja dalam mengolah hasil buminya sendiri. Lama kelmaan hal ini dapat menjadi disintegrasi bngsa.

UPAYA PEMERINTAH

Ada banyak cara untuk mengurangi angka putus sekolah dan pemberantasan buta huruf di daerah terpencil. Yaitu dengan memajukan pendidikan dan upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasai kesenjangan pendidikan antara kota dan daerah ini pada tahun 2007 dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan yang mencakup (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (3) pemantapan good govermance. Kebijakan itu diarahkan untuk mengupayakan perluasan dean pemerataan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti telah disebutkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) yang berbunyi “mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti”.
Pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan (Imbal Swadaya, Block Grant, dll) kepada sekolah sesuai dengan kuintasi yang dicairkan dan jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhenti di tingkat birokrasi. Pemerintah memberikan reward yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional untuk dapat mengaar di daerah-daerah terpencil. Selain itu kesejahteraan guru yang mengajar di daerah pedalaman juga harus diperhatikan, mungkin lebih baik kalau mereka didirikan rumah tinggal dekat dengan sekolah tempat mereka mengajar sehingga jarak tempuhnya tidak terklalu jauh.

SOLUSI

1.Pembangunan sekolah didaerah-daerah terpencil.

2.Mengirim guru-guru yang berpengalaman ke daerah terpencil.

3.Membuat jalur atau transportasi bagi siswa maupun guru agar akses lebih mudah dijangkau.

4.Mensejahterakan guru yang berada didaerah pedalaman.

5.Memberikan dana oprasional bagi siwa-siswi didaerah pedalaman.

6.Mengadakan pertemuan kepada masyarakat sekitar dan mensosialisasikan kepada mereka pentingnya pendidikan bagi masa depan anak bangsa.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun