Perekrutan Politik yang Salah Menimbulkan Masalah yang Kompleks

PEREKRUTAN POLITIK YANG SALAH MELAHIRKAN MASALAH YANG KOMPLEKS

Partai politik adalah sebuah organisasi yang sangat penting untuk melahirkan kader kader yang hebat, berani, dan gigih untuk memperjuangkan hak hak rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Adanya partai politik bisa menjaga kestabilan Negara yang menganut demokrasi dan menjaga kestabilan juga Sebagaimana untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Akan tetapi ada banyak hal yang harus diubah dalam sistem partai politik Indonesia, terutama dalam hal perekrutan kader-kader partai politik. Mengutip pernyataan Dwight Eisenhower, "Kalau partai politik tidak punya pondasi dalam memajukan keadaan menjadi lebih benar dan bermoral, maka itu bukanlah partai politik, melainkan hanya konspirasi untuk merebut kekuasaan". 

Oleh karena itu sistem perekrutan yang dilakukan partai politik dari dulu hingga saat ini menimbulkan banyak masalah sehingga problematika politik dalam pemerintahan Indonesia menjadi sangat kompleks.

Telah kita ketahui bersama bahwa sistem perekrutan kader-kader politik di Indonesia cukup buruk. Hal ini dapat menciptakan permasalahan yang kompleks pada pemerintahan dan dampaknya sudah pasti terasa bagi keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kestabilan politik
Indonesia. 

Bagaimana tidak, banyak partai politik yang merekrut anggotanya hanya dengan bermodalkan ketenaran personal. Seperti pernyataan Najwa Shihab, "Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal." 

Sehingga kebanyakan para artis dan pengusaha 'berduit' ikut terjun ke dunia politik meskipun tidak ahli dalam bidang
perpolitikan. Mereka menjadikan profesi politik terlihat "murah" karena siapapun bisa masuk ke dalam dunia politik, terlebih jika dia punya uang dan kedekatan hubungan dengan orang-orang penting.

Sistem perekrutan yang buruk bisa menjadi masalah di dalam pemerintahan. Bayangkan saja,  orang-orang yang tidak mengerti apapun tentang politik diberi tugas dan kewenangan untuk memainkan politik, menetapkan kebijakan, dan sebagainya. Sehingga yang mereka kerjakan tidak efisien
dan kebanyakan menyimpang daribapa yang seharusnya dilakukan. 

Terlebih maraknya kasus korupsi, suap, dan lain sebagainya, dimana kasus semua itu tidak pernah hilang semenjak orde lama  hingga saat ini, seakan telah menjadi budaya yang mengakar di Indonesia. Akibat perekrutan yang dilakukan asal-asalan, banyak pejabat yang tidak paham dan mengerti tentang politik menggunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan menindas yang kecil. Hingga mereka lupa bahwa tugas utama dari wakil rakyat adalah memperjuangkan hak-hak rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak sedikit kebijakan yang memberatkan rakyat dan menguntungkan sekelompok golongan dibuat oleh pejabat pemerintahan. Mereka bertingkah selayaknya amnesia terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Akibat perekrutan kader politik yang buruk, kini dampak
dari ketidakpahaman pejabat legislatif terhadap politik kian terasa begitu nyata.