Mohon tunggu...
Nandia Marsha
Nandia Marsha Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Aktif Universitas Muhammadiyah Malang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kesetaraan Gender dalam Pemerintahan: Mendorong Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

9 Juni 2024   17:41 Diperbarui: 9 Juni 2024   17:44 25
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Prinsip dasar kesetaraan gender dalam pemerintahan menuntut bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keterwakilan dan partisipasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan publik dan politik. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam hal kesetaraan gender, masih ada banyak tantangan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang sama dalam pemerintahan. Kesetaraan gender dalam pemerintahan bukan hanya masalah hak asasi manusia; itu juga penting untuk membuat keputusan yang lebih baik, inklusif, dan representatif. Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah langkah penting menuju pemerintahan yang inklusif, beragam, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Berbagai perspektif dan pengalaman hidup yang berbeda dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan ketika perempuan dan laki-laki memiliki peran pengambilan keputusan yang sama. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang lebih luas, adil, dan responsif terhadap semua orang.

   Selain itu, kesetaraan gender dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan hak-hak perempuan diakui dan dilindungi secara adil. Dengan keterwakilan perempuan yang kuat dalam lembaga pemerintahan, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan akses perempuan ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja dapat lebih mudah dibuat dan dipertahankan.

Meskipun kesetaraan gender sangat penting, ada banyak masalah yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Beberapa masalah ini antara lain:

  • Stereotip Gender dan Diskriminasi:

Stereotip gender dan diskriminasi yang masih ada di   masyarakat seringkali menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Seringkali, perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan menghadapi diskriminasi dan prasangka terhadap kemampuan mereka untuk memimpin dan mengambil keputusan.

  • Keterbatasan Akses dan Sumber Daya:

Wanita sering mengalami kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, pelatihan politik, sumber daya keuangan, dan jaringan yang dapat membantu mereka dalam karir politik. Hal ini menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam lingkungan politik yang didominasi oleh laki-laki.

  • Kurangnya Dukungan dari Partai Politik dan Struktur Kepemimpinan:

Partai politik dan struktur kepemimpinan seringkali gagal mendukung kandidat perempuan dalam seleksi dan pencalonan dengan memberikan akses yang sama dengan kandidat laki-laki.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, diperlukan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

  • Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dan Pelatihan:

Memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam dunia politik. Ini adalah beberapa contoh tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. 

  • Meningkatkan Perwakilan Perempuan dalam Struktur Kepemimpinan:

Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam struktur kepemimpinan partai politik, legislatif, dan eksekutif. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan melalui penerapan kuota gender dan mekanisme afirmatif lainnya.

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender: 

Dalam pemerintahan dan mendorong masyarakat untuk mendukung perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

  • Mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender:

Membantu pemerintah memberlakukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti kebijakan pengasuhan yang inklusif, perlindungan perempuan dari kekerasan, dan peningkatan akses perempuan ke pendidikan dan layanan kesehatan.

   Kesetaraan gender dalam pemerintahan adalah masalah bagi perempuan dan seluruh masyarakat. Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik akan menghasilkan pemerintahan yang lebih beragam, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan semua orang. Sangat penting bagi kita semua untuk bersatu untuk mendukung kesetaraan gender dalam pemerintahan dan memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diakomodasi dalam proses tersebut.Hanya dengan kesetaraan gender yang terwujud, kita dapat mencapai pemerintahan yang lebih adil, lebih demokratis, dan lebih berkeadilan untuk semua.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun