Struktur dan politik pemerintahan kerajaan Sriwijaya

       Prasasti kota kapur ditemukan pada tahun 1892,  di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti kota kapur ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu Kuno ternyata mengandung beberapa kata, salah satunya adalah "Sriwijaya". Kata Sriwijaya dalam bahasa Sansekerta adalah gabungan darikata 'Sri' yang berarti cahaya dan 'Wijaya' yang bermakna kejayaan. . Jadi kata Sriwijaya merujuk pada makna kata yang berarti kemenangan yang gemilang dan jaya.       Ditemukan nya Prasasti Kota Kapur itu menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7, pada masa ini juga kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir (orang yang sedang bepergian) asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya tidak tetap. awalnya kerajaan Sriwijaya berpusat di daerah Minanga Tamwan, lalu pindah ke Jambi, dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku "Kedatuan Sriwijaya: Perjalanan Suci" oleh Kemdikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti kedukan bukit diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 M. Nama lengkapnya tertulis pada Prasasti Talang Tuo yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Menurut Prasasti Kedukan Bukit, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, dia berhasil menaklukan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ke-3.. kemungkinan, Sri Jayanasa melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan sebelum nya, yaitu Kerajaan Ta

Own Talk.com

rumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dalam Prasasti Kedukan Bukit yang ditulis pada tahun 682 M, disebutkan bahwa Dapunta Hyang adalah raja dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya Prasasti Talang Tuo yang berasal dari tahun 684 M menyebutkan nama lengkapnya sebagai Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Prasasti kedua ini menjadi sumber tertua yang menjelaskan sosok Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai pemimpin atau raja di Kerajaan Sriwijaya..        

      Pada prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan Dapunta Hyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20 ribu tentara yang berasal dari Minanga Tamwan menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanannya, Dapunta Hyang berhasil menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan, sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi semakin makmur. Berdasarkan prasasti yang ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi, menceritakan tentang kisah kerajaan Sriwijaya yang diyakini telah berhasil menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan , Bangka, dan Belitung, serta sampai ke wilayah Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa mencoba melancarkan ekspedisinya untuk melakukan serangan terhadap wilayah Jawa yang dianggapnya tidak mau berbakti terhadap maharaja Sriwijaya Barat dan kerajaan Kalingga/Holing di Jawa Tengah. Serangan ini mungkin terjadi karena adanya serangan atau perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Sriwijaya

     Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sriwijaya berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis dan mengembangkan sistem pemerintahan yang kuat. Kekuatan maritim Sriwijaya menjadi kunci keberhasilannya. Dengan menguasai Selat Malaka, Sriwijaya dapat mengendalikan lalu lintas perdagangan antara India dan China. Hal ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengumpulkan kekayaan yang melimpah dan mengembangkan budaya yang majemuk. Pengaruh budaya India sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Sriwijaya, seperti yang terlihat pada penggunaan bahasa Sanskerta dalam prasasti-prasasti dan adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keruntuhan Sriwijaya
Beberapa faktor internal dan eksternal telah berkontribusi terhadap keruntuhan Kerajaan Sriwijaya.

Faktor Eksternal:
1. Serangan dari kerajaan lain, kerajaan Sriwijaya seringkali menjadi sasaran serangan dari kerajaan-kerajaan lain yang ingin menguasai Selat Malaka. Serangan-serangan biasanya dapat melemahkan kekuatan militer dan ekonomi kerajaan Sriwijaya.
2. Perubahan iklim, perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir atau kekeringan yang berdampak pada pertanian dan perekonomian kerajaan sriwijaya.
3. Munculnya kekuatan baru, munculnya kerajaan-kerajaan baru di kawasan Nusantara, seperti kerajaan Majapahit, dapat menjadi pesaing yang kuat bagi kerajaanSriwijaya.
 

     Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya di masa Dapunta Hyang adalah kerajaan. Dalam Kerajaan Sriwijaya, raja memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Raja memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang besar.
Dapunta Hyang yang dianggap sebagai pendiri kerajaan ini merupakan raja pertama Sriwijaya yang tercatat dalam prasasti-prasasti kuno.Selain itu, keluarga kerajaan juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dengan menjabat sebagai pejabat tinggi dan pembantu raja.Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, yang dikenal sebagai kedatuan , fokus pada pengumpulan para datu. Raja memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang besar, didukung oleh pejabat tinggi seperti menteri dan panglima perang. Dewan Pembesar, terdiri dari pemimpin suku dan pemuka agama, berperan penting dalam pengambilan keputusan. Meskipun sistemnya tidak melibatkan kerajaan lain, Sriwijaya berhasil mengelola perdagangan maritim yang luas, menunjukkan kegagalan dalam pemerintahan dan pengaruh budaya yang signifikan di Asia Tenggara Dalam sistem pemerintahan Sriwijaya, terdapat pejabat-pejabat tinggi yang membantu raja dalam mengelola kerajaan, termasuk menteri, panglima perang, dan kepala daerah. Dewan pembesar juga berperan penting dalam pengambilan keputusan politik dan administratif.Dewan ini terdiri dari para pemimpin suku, pemuka agama, dan pejabat tinggi kerajaan. Tugasnya adalah memberikan nasihat kepada raja dan membantu dalam pengambilan keputusan penting.  Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatra Selatan dan diperkirakan berdiri sekitar abad VII M. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang sudah dikenal di mancanegara. Namanya disebut dalam berbagai sebutan, seperti San-fo-ts 'I, Shih-/i-fo-shih, dan San Fo Qi dalam bahasa Tiongkok, Yavadesh atau Javadeh dalam bahasa Sanskerta, dan Zaba atau Zabag dalam bahasa Arab. Struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya terdiri atas beberapa pejabat pemerintah, yaitu:
1.Bupati (penguasa daerah),
2.Senapati (komandan pasukan),
3.Danayaka (hakim),
4.Hayaka (pemungut pajak),
5.Prataya (pengurus kekayaan raja),
6.Kumara matya (menteri),
7.Kayatsha Guru tulis), dan
8.Sthapaka (rohaniwan kerajaan).

    Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, dikenal sebagai kedatuan , yang berarti kumpulan para datu. Raja memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang besar, sementara keluarga kerajaan dan pejabat tinggi membantu dalam administrasi dan pengambilan keputusan. Struktur Pemerintahan:
* Raja dan Keluarga Kerajaan : Raja sebagai pemimpin tertinggi didukung oleh keluarga kerajaan yang menjabat sebagai pejabat penting.
* Pejabat Tinggi : Terdapat menteri, panglima perang, dan kepala daerah yang mengelola wilayah dan kebijakan.
* Dewan Pembesar : Terdiri dari pemimpin suku dan pemuka agama, berfungsi memberikan nasihat kepada raja

  Relevansi dengan Masa Kini:
* Desentralisasi Kekuasaan : Seperti halnya sistem kedatuan yang memberikan otonomi kepada mandala (provinsi), banyak negara modern menerapkan desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan lokal.
* Peran Masyarakat : Dewan Pembesar di Sriwijaya mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mirip dengan konsep dewan atau komite dalam pemerintahan modern yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
* Fokus pada Ekonomi : Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan maritim, menunjukkan bahwa ekonomi menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah. Hal ini relevan dengan negara-negara saat ini yang berusaha mengoptimalkan potensi ekonomi mereka melalui kebijakan perdagangan.