Pertimbangan Perubahan Keputusan Ahok

Partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari partai politik itu sendiri adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program kerja yang telah mereka susun. 

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekruitmen politik yang merupakan sebuah proses seleksi dan pengangkatan atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik atau pemerintahan. Untuk menduduki sebuah jabatan tertentu dalam kursi pejabat-pejabat negara dapat melalui partai politik. Akan tetapi,  selain melalui jalur parpol, jalur independen juga dapat menjadi jalur alternatif bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat publik namun tidak ingin merasa terikat dengan partai tertentu.

Beberapa bulan lalu bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok menyatakan akan maju dengan jalur independen bersama komunitas yang disebut Teman Ahok. Ahok memilih maju melalui jalur independen dengan beberapa alasan yaitu, tidak ingin mengecewakan masyarakat yang telah mengumpulkan KTP untuk mendukungnya, tidak ingin terikat dengan partai politik yang memiliki tujuan tersendiri, hingga biaya jalur parpol yang mahal. Namun setelah berhasil mengumpulkan sekitar satu juta KTP, Basuki Tjahaja Purnama akhirnya berubah haluan. Basuki atau Ahok memutuskan untuk beralih memilih jalur parpol ketimbang jalur independen. 

Ahok menyatakan ia menghormati keputusan ketiga parpol yaitu Nasdem,Hanura, dan Golkar karena telah mendukungnya untuk maju dalam pilkada 2017 mendatang. Tidak menutup kemungkinan dukungan parpol masih akan terus bertambah melihat banyaknya parpol yang belum menentukan pilihan dalam pemilu gubernur 2017. Semakin sulitnya persyaratan untuk maju melalui jalur independen juga menjadi pertimbangan Ahok, Revisi UU pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) mengharuskan calon independen mendapat minimal 6,5 sampai 10 persen KTP berdasarkan daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya. 

Tidak hanya itu, ahok memilih untuk bergabung dengan parpol karena masalah deparpolisasi yang turut menghantuinya. Ahok tidak ingin menanamkan rasa tidak percaya terhadap partai kepada masyarakat terkhusus anak-anak muda. Ia berpendapat bahwa partai politik juga merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga. Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo juga memiliki peran dibalik keputusan Ahok.

Hal lain yang juga mendorongnya untuk memilih jalur partai adalah nasihat dari sang presiden yang pernah menceritakan andil  sang presiden sendiri dalam keputusannya yang memilih maju melalui jalur partai politik. Jokowi mengingatkan bahwa proses verifikasi 1 juta data KTP warga tidaklah mudah. 

Sebagian masyarakat mungkin bertanya-tanya apakah Teman Ahok sebagai komunitas yang telah mendukungnya selama ini menyetujui keputusan Ahok untuk maju melalui jalur parpol. Setelah cukup dihebohkan dengan tagar #BalikinKTPGue yang berkicau di twitter, pihak Teman Ahok akhirnya menyatakan bahwa mereka mendukung dan menghormati keputusan Ahok. Setelah berkomunikasi secara langsung dengan Ahok dan beberapa pihak perwakilan dari ketiga partai pendukung, mereka menyatakan bahwa tidak ada masalah jika Ahok ingin memanfaatkan dukungan parpol. 

Selain menghindari terjadinya deparpolisasi politik, persamaan pemahaman dan tujuan dari kedua belah pihak membuat mereka sepakat untuk tetap mendukung Ahok. Tagar #TetapAhok pun turut beredar menyuarakan dukungan mereka lewat Twitter. Keputusan Ahok dianggap sudah tepat terlebih setelah parpol pendukung menyatakan bahwa mereka mendukung tanpa syarat. Selain itu, Indonesia merupakan negara demokrasi, jika deparpolisasi politik terjadi maka sama artinya dengan melemahkan demokrasi itu sendiri sebab salah satu pilar utama dalam demokrasi ialah partai-partai politik.

Sumber :

satu

dua