Jalan Lingkar Pelabuhan Gresik Rusak Parah, Tanggung Jawab siapa?

Transportasi darat di Indonesia merupakan sarana paling penting dalam memajukan perekonomian nasional. Sarana dan prasarana transportasi berperan sangat penting dalam mendistribusikan barang dan jasa termasuk mobilitas manusia. Salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dikembangkan adalah jalan, baik jalan raya maupun jalan kereta api. Keberadaan dan kualitas jalan yang baik akan sangat mendukung upaya percepatan pembangunan

Permasalahan yang terjadi yaitu kerusakan parah ruas jalan di kawasan jalan lingkar pelabuhan Gresik.  Sepanjang 1,4 kilometer jalan bergelombang dan retak-retak banyak lubang besar menganga. Konstruksi lapisan bawah beton sudah rusak. Namun, jalan tersebut menjadi akses tetap kendaraan berat di sekitarnya. Hingga sekarang keadaannya masih terlantar dan belum menemukan solusi dikarenakan tidak adanya anggaran untuk perbaikan. Sementara upaya untuk minta bantuan anggaran kepada pemerintah pusat masih gagal.

 Salah satu jalan lingkar di pelabuhan itu dibangun pemkab dengan dana APBD Gresik. Pelebaran dan peningkatan jalan sepanjang 1,950 kilometer itu dilakukan bertahap sejak 2002 hingga 2008. Namun, tingginya volume kendaraan berat membuat jalan tersebut semakin rusak. Tingkat kerusakannya tergolong parah. Di beberapa titik, ruas jalan terlihat bergelombang. Dinas PU Gresik aktif melakukan perbaikan. Namun, upayanya masih sebatas tambal sulam yang tidak efektif jika dilihat dari mobilitas kendaraan berat begitu tinggi, aspal tidak bisa melekat di permukaan beton yang lama. Akibatnya, aspal cepat terkelupas apalagi jika terkena air hujan, sehingga solusinya harus ganti total dengan  menggaanti beton lama dengan yang baru.

Permintaan bantuan anggaran oleh Dinas PU Gresik kepada pemerintah pusat namun belum ada respon hingga sekang. Jika hanya mengandalkan bantuan anggaran dari pemerintah masih kurang banyak sedangkan pemerintah kabupaten membutuhkan anggaran lebih dari Rp 80 miliar untuk perbaikan jalan tersebut. Sedangkan status jalan lingkar tersebut statusnya adalah jalan kabupaten sehingga bantuan yang bisa didapatkan yaitu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan nilainya tidak cukup besar untuk memenuhi biaya perbaikan jalan. Lagipula pengguna utama akses tersebut adalah angkutan pelabuhan bukan masyarakat umum. Tentu sangat memberatkan APBD, disamping itu banyak jalan kabupaten lain yang lebih prioritas. APBD tidak mungkin dipakai untuk membiayai seluruh perbaikan di ruas tersebut mengingat kebutuhan anggaran perbaikan total yang tidak sedikit.

Pemkab Gresik ingin mengajukan pengalihan status jalan kawasan pelabuhan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Diharapkan pengalihan status tersebut dapat mengurangi beban anggaran untuk infrastruktur Gresik. Namun sejauh ini, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim belum menjawab permohonan itu. 

Jalan keluar yang dapat diambil yaitu dengan meningkatkan proyek berskema public private partnership yang artinya kerjasama pemerintah swasta diperbanyak, dan butuh sumber pembiayaan pembangunan yang lain. Peran swasta dan perusahaan sangat dibutuhkan.  Sharing dengan perusahaan, seperti PT Pelindo serta  perusahaan-perusahaan lainnya yang terutama sering menggunakan jalan lingkar tersebut sebagai akses. PT pelindo siap untuk membantu pembiayaan perbaikan jalan asalkan perusahaan lain juga harus turut serta ambil andil dalam perbaikan. Pelindo setuju ikut memberbaiki jalan tersebut karena menurutnya perbaikan jalan tersebut merupakan tugas bersama dan bukan hanya Pelindo yang berkepentingan sehingga perusahaan lain harus turut serta. Sangat wajar kalau mereka harus mengeluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk jalan.

Kerusakan jalan tersebut sudah menjadi keluhan public sejak lama, bukan pengguna namun juga warga di sepanjang jalan lingkar. Sudah banyak korban berjatuhan yang diakibatkan jalan rusak tersebut. Mereka kasus pembiayaan perbaikan jalan lingkar pelabuhan Gresik segera menemukan titik terang agar segera dapat diperbaiki.