Sebagai mantan TKI dan penggiat HAM & Buruh, saya rasa benang kusut dan karut-marut tentang tata kelola dan transparansi dana haji hampir sama kasusnya seperti  terjadi di tenaga kerja Indonesia. Walaupun belum sempurna, tapi kita patut puji selama pemerintahan SBY 2 periode, telah berdiri beberapa badan yang langsung di bawah presiden, salah satunya BNP2TKI (Badan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia).
Bagaimana setelah BNP2TKI berdiri, proses perekrutan, pelatihan sampai pemberangkatan keluar negeri sampai pulang ke tanah air lebih efisien, transparan dan terdata online rapi, walaupun belum sempurna. Banyak pihak merasakan manfaatnya mulai dari TKI dan keluarganya, pelaku bisnis PPTKIS/ PJTKI sampai departemen terkait perlindungan seperti kementrian luar negeri (KBRI, Konsul), Kepolisian, Imigrasi dll.
Bagaimana proses pelatihan TKI berubah total dari dulu TKI bisa terbang tanpa pelatihan, sekarang wajib ikut pelatihan dan diharuskan sidik jari pagi dan sore seperti orang masuk kerja di perusahaan multinasional dan PNS, saya membayangkan bagaimana proses manasik dan pelatihan cara ibadah dan umroh di kelola profesional seperi BLK-LN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri), sampai pelajaran bahasa arab dasar, jadi kemungkinan kita, orang tua kita bahkan nenek kita hilang atau tidak tahu jalan bisa dihindari, karna dibekali pelajaran bahasa dasar cara tanya jalan, cara beli jajan, cara menghitung uang dll.
Saya menangis setiap tahun rutin melihat dengan sendiri atau di TV Â banyak jamaah umroh atau haji plus batal berangkat karna ditipu oleh oknum travel penyelenggara umroh swasta, yang lebih memiriskan kadang dananya dari jual rumah atau sawah, dan di usia senja sebelum wafat pingin naik haji. Saya bermimpi bagaimana kalau sistem pengantrian jamaah haji seperi kita antri di bank, dengan nomer urut yang jelas dan tiap hari update seumpama kita nomer 1001, tahun depan sudah nomer 900, dan kita tahu yang batal dari jamaah kota atau propinsi mana bisa kita lihat secara real time di internet atau diupdate di media massa.
Contoh terbaru, saya maju sebagai caleg DPRRI pileg 2014 bulan-bulan kemarin, saya dapat cerita salah satu tim sukses caleg lawan, bilang dia sudah didaftarkan sebagai petugas bimbingan haji dikarenakan calegnya merupakan caleg incumbent dan kebetulan membawahi kementrian agama yang berkuasa mengurusi haji. Bagaimana dia tim sukses yang belum tahu soal haji secara profesional bisa membimbing ribuan jamaaah haji? Terakhir tim sukses ini sudah ditelpon dari kementrian agama untuk memastikan dia sudah didaftarkan oleh caleg yang sudah jadi ini sebagai bonus telah berjuang sebagai tim sukses caleg ini. Saya bersedih bagaimana tim sukses seorang caleg didanai dana dari haji karna ada kekuasaan dari caleg DPR RI incumbent ini, sangat tidak adil untuk jutaan rakyat indonesia yang ada banyak yang keburu meninggal karna dapat nomer antrian haji tahun 2015 atau lebih.
Hari ini, ibu saya sedang ibadah Umroh, sebagai seorang anak dan sebagai mantan TKI yang sekarang menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Trisakti, saya sendiri kemarin mengantar ibu untuk vaksin meningitis adanya hanya ada 2 tempat di Jakarta dan sulit cari tempatnya, bagaimana jamaah dari pelosok jawa atau luar jawa kerepotan hanya untuk vaksin ini sebelum haji dan umroh. Juga saya sangat prihatin, di saat korban virus MERS di dunia bermunculan, bahkan di negara Amerika yang jarang ke arab saja ada pasien yang terkena, dan lebih dari 250 korban di seluruh dunia, Kemenag masih tenang-tenang saja dan sibuk klarifikasi itu bukan MERS atau itu belum pasti MERS di saat banyak pasien terindikasi MERS di Medan, Bali, Kediri.
Harusnya Kemenag tidak pasif nunggu bola, tapi jemput bola, kalau perlu Menteri Agama terjun langsung ke Saudi dengan didampingi KBRI untuk jenguk pasien yang sakit di rumah sakit Saudi Arabia kalau ada yang terkena virus MERS , karna jutaan jamaah haji dan umroh datang ke Saudi tiap bulan dan tahun, dan juga jutaan WNI bekerja dan tinggal di sana sebagai TKI, mahasiswa atau yang lainya baik secara legal atau ilegal. Kenapa Menteri Agama hanya sibuk urusi Capres dan Wapres tanpa berkeringat antisipasi virus MERS karna bentar lagi ratusan ribu WNI akan terbang ke Saudi jalankan ibadah Haji. Apakah nunggu akhir tahun ini setelah Idul Adha, rumah sakit seluruh Indonesia penuh para korban virus MERS yang merupakan orang tua, kakek nenek, saudara, teman dan tetangga kita? dan Kemenag dengan santainya menyatan bencana nasional yang tidak terkendali? apakah nunggu rumah terbakar semua, padahal sudah lihat percikan api di dapur sudah memulai menyala?
Tolong bapak presiden jangan hanya tergantung Menteri Agama dan Kemenag! Saya menyarankan presiden, di akhir masa jabatanya yang tinggal menghitung hari, kasih kado dan warisan termewah untuk 260 juta lebih rakyat Indonesia, dengan memisah pengelolaan Umroh & Haji di bawah suatu badan yang terpisah dari Kementrian Agama. Saya yakin kalau presiden tanggap, Bapak SBY akan selalu dikenang dan selamanya pasti setiap bulan presiden akan mendapat ucapan terima kasih dari jutaan jamaah yang umroh dan jutaan jamaah haji yang berangkat ke tanah suci setiap akhir tahun.
Jadikan titik awal, dari penetapan SDA sebagai tersangka dan mungkin menyeret petinggi di bawahnya, untuk melakukan reformasi total, bersih-bersih di kementrian agama, dan biar tidak difitnah terus, supaya kementrian agama legowo dan melepas urusan haji dan umroh ke suatu badan sendiri dibawah pengawasan presiden langsung seperti BNP2TKI untk pengawasan dan perlindungan TKI.
Kementrian Agama harus mau, karna kementrian tenaga kerja yang mengurusi hanya 4 juta TKI saja mau, dan juga harus belajar dari militer dan Polri yang tidak boleh mengurusi bisnis, jadi kalau hanya di lepas satu urusan saja, yaitu haji dan umroh karna sejak awal sampai sekarang masih banyak kekurangan dan catatan merah dari nomer antri yang kurang jelas dan nunggu sampai puluhan tahun untuk haji, soal makanan, soal tempat tinggal dll.
