Pemerintah Tidak Tegas atau Mengambil Langkah Antisipasi?

Kemarin menunggu keputusan dari pemerintah pusat rasanya deg-deg serr, perlu lockdown atau tidak. Saya pun mantengin berita terus-menerus. Dan berita yang saya dapatkan malah ambigu, "Kalau darurat sipil diberlakukan ...., karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat....". Saya pun mencari tahu makna dari darurat sipil. 

Komentar yang sama seperti pikiran saya pun muncul, yang pada intinya meminta ketegasan dari pihak pemerintah pusat, langkah apa yang mesti diambil. Darurat sipil, tapi kewenangan pemerintah pusat. Dan hari ini saya membaca dua berita yang berbeda, yakni Jokowi memutuskan tidak mengkarantina wilayah, tapi ada berita lagi dimana Presiden kita sedang mempertimbangkan darurat sipil. Hmmm... saya rasa hal ini akan banyak menimbulkan interpretasi dari banyak pihak yang tidak paham politik, seperti saya. Tapi sudah dipastikan, pemerintah pusat seperti sedang terombang-ambing pada langkah yang ingin ditempuh.

Mengapa saya mempertanyakan interpretasi orang yang awam politik?

Sebenarnya misal kita semuanya memiliki satu suara, dan tidak memiliki pandangan politik emosional yang berbeda, hal ini tidak menjadi masalah, toh para pemerintah daerah banyak yang memahami maksudnya Presiden untuk mengambil langkah kebijakan darurat sipil. Apalagi sudah ada Surat Edaran Resmi dari Menteri Dalam Negeri RI untuk mempersilahkan kepala daerah menetapkan status darurat.

Akan tetapi, tidak sedikit orang yang mencampur adukkan kebijakan politik disaat masa genting seperti sekarang. Buzzer-buzzer politik masih aktif bekerja, namun mereka tidak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai langkah yang diambil, malahan sibuk menyerang lawan-lawan politik atau personal-personal yang dianggap menjadi oposisi pemerintahan. 

Ketika Presiden memberikan ketegasan yang mengambang, seperti boleh darurat sipil, tapi karantina wilayah (lockdown) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini bisa menyebabkan celah bagi buzzer politik yang akhirnya bisa "mempengaruhi" pendapat orang lain yang pada dasarnya sudah tidak suka, untuk menampik atau mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah setempat. 

Pada akhirnya masyarakat terpecah belah, kebijakan mana yang harus kami ikuti? Kebijakan mana yang paling baik untuk negara ini, diri kita sendiri dan keluarga? Tidak menutup kemungkinan, masyarakat pada akhirnya berinisiatif sendiri mengambil langkah yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang disekitarnya. 

Ini hanya pemikiran saya saja, tapi akan lebih baik pemerintah pusat lebih spesifik dalam menjelaskan kebijakan yang ingin ditempuh. 

Seperti, karantina wilayah akan diberlakukan disejumlah daerah yang jumlah suspect dan positif coronanya sangat mengkhawatirkan, para pemerintah daerahnya harus menghubungi Presiden secara langsung, tanpa ada birokrasi, dan kemudian akan Presiden umumkan dengan jelas wilayah mana yang perlu dikarantina terlebih dahulu.

Berita kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah, beserta rincian aturannya, pun harus dibagikan secara tertulis oleh media massa, dengan begitu mereka bisa menyalinnya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak simpang siur.

Penjagaan ketat akan diberlakukan pada wilayah yang di karantina. Sembako akan disiapkan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan sama sekali diwilayah yang dikarantina. Bagi yang melanggar karantina wilayah, maka akan ada hukum pidana. Bila panitia sembako ada yang "mencatut" sembako untuk rakyat, dengan pasti akan ada tindak pidana ditempat. Dengan jelas pula Presiden atau wakilnya harus mengumumkan jatah yang harus didapat oleh per orang dalam satu hari.