Oleh karena itu, jika memang tidak berpolitik maka MUI memiliki posisi yang tepat sebagai penengah dan pemersatu bangsa di kala situasi tahun politik berkecamuk yang rawan adanya disintegrasi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan kutub berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia. Dalam situasi dan kondisi apapun MUI merupakan pendamping masyarakat, khususnya Moslem society di Indonesia untuk menghadapi problematika yang terjadi. Baik itu berkaitan dengan halal haram, hingga fenomena yang membutuhkan adanya fatwa.
Di mata Gen Z, generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012, MUI menempati posisi yang urgent. Sebab, seperti yang sudah masiv diketahui usia Gen Z di tahun 2023 ini berada pada kisaran 26 hingga 11 tahun. Tentunya usia tersebut mencakup usia-usia yang penting dalam tahapan hidup manusia. Mulai pencarian jati diri dan pijakan hidup, puncak kecerdasan akal, selesainya pendidikan, hingga mulai secara nyata terjun dalam dunia masyarakat. Sehingga, khususnya bagi remaja muslim, kehadiran MUI harus bisa dirasakan dan kontribusi dalam membentuk kehidupannya.
Tamsil saja. Tahun 2023 ini merupakan tahun dimulainya kontestasi politik untuk tahun 2024. Tentunya polarisasi politik akan terjadi di dalamnya. Gen Z pun dihadapkan pada perbedaan pandangan politik masyarakat yang menyebabkan adanya kubu-kubu pendukung masing-masing kandidat.
Disinilah, kehadiran MUI di mata Gen Z begitu berarti. Mengingat Gen Z mencakup pemilih pemula dan para pelajar. Mereka yang memenuhi syarat akan ikut memilih. Adanya sinergi antara MUI dan lembaga yang berkaitan langsung dengan pendidikan seperti Departemen Pendidikan dan Departemen Agama sangat penting untuk memberi edukasi menghadapi tahun politik ini. Dikarenakan polarisasi politik yang juga bisa mempengaruhi ideologi generasi secara ekstrem.
Mengapa MUI? Sesuai dengan pengalaman yang telah terjadi, Ulama merupakan figur masyarakat yang paling banyak menarik massa. Begitu pula, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tanggal 8 sampai dengan 24 Oktober di tahun 2018, MUI menjadi lembaga non pemerintah yang paling dipercaya publik sebanyak 73% berada dibawah 3 lembaga pemerintahan seperti KPK, Presiden, dan POLRI.
Dengan berbekal kepercayaan masyarakat, MUI bukan hanya sebatas logo halal yang terpampang di kemasan produk yang beredar. Keberadaan memiliki posisi tersendiri di mata masyarakat. Otoritas fatwa yang dimiliki MUI akan dijadikan tendensi masyarakat dalam bergerkak dan melakukan mobilisasi sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagaimanapun, ulama merupakan pendidik bangsa. MUI merupakan forum sekumpulan ulama, zuama (pemimpin golongan), cendekiawan muslim, dan pakar ahli di bidangnya yang memiliki otoritas memberi fatwa yang berjalan berdampingan dengan Umara (pemerintah) Indonesia. Namun, MUI tidak berpolitik.
Oleh karena itu, jika memang tidak berpolitik maka MUI memiliki posisi yang tepat sebagai penengah dan pemersatu bangsa di kala situasi tahun politik berkecamuk yang rawan adanya disintegrasi. Memberi kontribusi sesuai wilayah MUI dalam hal pendidikan terutama pada pelajar dan santri Gen Z agar mendapatkan arahan dalam menentukan pilihan. Bukan malah dijadikan sebagai massa tambahan pendukung suatu kubu dengan alasan mengikuti apa kata ulama.
Pendidikan tetaplah pendidikan dengan kemurniannya. Jangan sampai polarisasi politik ikut terserap di dalamnya. Generasi sekarang adalah pemimpin di masa mendatang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang ditanam oleh pemimpinnya akan menjadi tolak ukur generasi selanjutnya.
Semoga Allah SWT berkenan memberikan tambahan kemaslahatan pada MUI dalam usianya yang ke 48 ini dan senantiasa memberi pertolongan kepada Ulama dan Umara di Indonesia untuk membimbing, memperkokoh persatuan, dan mensejahterakan umat.
