Ketiga, Â Meningkatkan Kemampuan SDM Pengelola Kelautan.
Terkait dengan SDM tersebut, pemerintah wajib meningkatkan SDM Kelautan melalui jenjang pendidikan formal maufun nonformal. Peningkatan kualitas SDM perikanan perlu menjadi prioritas program kerja pemerintah. Beberapa negara maju seperti jepang dan korea selatan memiliki sumber daya alam yang unggul sehingga kedua negara itu berhasil menjadi negara maju. Maluku memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun masi menjadi provinsi termiskin ke empat di indonesia, setelah provinsi papua, papua barat dan NTT.
Keempat, Efektivitas Pengolahan Hasil Kelautan.
Pengoalahan hasil tangkapan laut harus dapat diolah sebaik mungkin dan mampu memberikan nilai tamba kepada nelayan. Peran pemerintah dalam hal ini sangat besar untuk memberikan pengarahan kepada kelompok-kelompok nelayan sehinggga mereka mampu memberikan nilai tambah produksi. Disamping itu perlu juga pembangunan industri pengolahan skala besar untuk mendapatkan margin yang besar dari hasil laut.
Kelima, Pengembangan Industri Kelautan Dan Perikanan.
Pemerintah perlu memperbanyak perusahaan perikanan yang mampu menyerap hasil ikan dari pelaku usaha mikro dan kecil. Karena para sarjana perikanan juga mengalami kesulitan saat mencari pekerjaan karena minimnya perusahaan perikanan. Salah satu solusinya adalah menggerakan program kewirausahaan perikanan bagi para sarjanan. Jika berhasil, program wirausahaan ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan menumbuhkan inovasi produk.
Harapan besar rakyat Maluku terhadap PILGUB 2018 adalah terjadinya Perubahan. Kesadaran politik tersebut bersumber dari pemimpin. Kesadaran politik akan tumbuh subur saat pemimpin memiliki "Ocean Leadership" atau kepemimpinan kelautan yang kuat yakni, kepemimpinan yang mampu melahirkan keputusan strategis untuk kemajuan kelautan. RUU, LIN sudah puluhan Tahun hanya terus menjadi wacana.
Rakyat Maluku saat ini sudah merasa jenuh melihat sikap dan kinerja pemerintah baik di tingkat Eksekutif dan Legislatif. DPR, DPD dan GUBERNUR belum mampu mewujudkannya, pemimpin daerah juga belum mampu menciptakan tata kelola pesisir yang baik. Pemilu 2018 semestinya bisa melahirkan "Ocean Leadership" yang kuat. PILGUB Maluku bisa melahirkan pemimpin yang memiliki "Ocean Leadership" seperti kakekku Gus Dur, yang berani membuat terobosan yang berdampak sistemik. Â Sehingga kelautan menjadi arus utama pembangunan, dan ini sesuai dengan identitas bangsa bahari. Semoga ?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
