Sekilas Polemik Masalah Ibu Kota: Berpindahnya Ibu Kota Jakarta Ke IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara

Ketidak merataan penduduk tersebut mengakibatkan ketidak mertaan ekonomi juga pendidikan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, Pembangunan yang tidak merata terhadap wilayah -- wilayah kecil, kualitas pengajar yang terbilang rendah juga fasilitas yang kurang dalam menunjang pendidikan di Indonesia. 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadikan masyarakat Indonesia kurang dalam literasi membaca. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim bahwasannya penurunan poin yang dialami Indonesia tidak lebih buruk di banding dengan negara lain di dunia yang mengikuti PISA (Programme for International Student Assesment) atau suatu program studi internasional yang diikuti oleh kurang lebih 82 negara di seluruh dunia.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Jakarta yang identik dengan bangunan Monas (Monumen Nasional) adalah Ibu Kota kita saat ini. Jakarta telah menjadi Ibu Kota selama 50 tahun yaitu sejak tahun 1964. Setelah Merdeka, Jakarta menjadi ibu kota. Nama awal Jakarta adalah 'Jakarta Tokubetsushi' pada masa kependudukan Jepang di negara kita. Tetapi nama Jakarta juga pernah berganti nama menjadi Djakarta atas dasar untuk kebutuhan atau tindak lanjut proklamasi.

Masalah tentang ketidak merataan ekonomi, pendidikan, juga pembangunan adalah masalah yang saat ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Presiden Jokowi menggagaskan perpindahan Ibukota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan. Rencana ini bukanlah rencana baru, tetapi rencana pemindahan pusat ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno yang ingin memindahkan Ibukota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Letak tempat dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN) juga atas dasar pemikiran Presiden Soekarno saat itu. Presiden Soeharto juga mencetuskn gagasan yang sama agar dipindahkannya ibukota ke IKN. Tetapi saat tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyetujui dan tidak melanjutkan gagasan rencana ini tetapi tetap mempertahankan ibukota Jakartadan dalam teks yang diberikannya terdapat 2 (dua) opsi pilihan. Tetapi rencana ini digagaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk perpindahan Ibukota yang digagaskannya pada tahun 2019 lalu.

Pemindahan ini sudah resmi adanya. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini dimulai pada tahun 2022 lalu dan direncanakan akan selesai pada tahun 2045. Pembangunan bangunan Ibukota ke Kalimantan juga sudah ada progress 41% yang tercatat dari laporan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Pembuatan undang-undang juga sudah di tetapkan. Penamaan IKN dan pembuatan logo juga sudah di tetapkan. Penamaan Ibukota ini menjadi IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Nama Nusantara juga logo ini sudah ditentukan yang terbaik dari hasil sayembara yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Makna Nusantara sendiri menurut Suharso mempunyai arti mengungkapkan realitas keindonesiaan. Karena Indonesia mempunyai letak geografis, Indonesia juga disebut negara kepulauan dan negara maritim. Nusantara sudah familiar dan tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sebelum terpilihnya nama Nusantara, ada lain nama lain yang diajukan pada sayembara tersebut. Nama -- nama tersebut yaitu: Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertinggi Pura, wana pura, dan juga Cakrawala Pura, dll. Total nama yang diajukan ada 80 nama lebih. Tetapi semua itu sudah ditentukan dan ditetakan bahwasannya nama Nusantara menjadi nama baru IKN atau Ibu Kota Negara yaitu IKN Nusantara.

Semua bangunan ibu kota dibangun kembali dan pusat pemerintahan, ekonomi,dll. pastinya akan berpindah ke IKN Kalimantan, seperti istana kepresidenan, gedung -- gedung pemerintahan dan bangunan - bangunan penunjang lainnya. Pemindahan warga juga akan terjadi, tetapi hanya aparatur sipil negara yang dipindahkan. Hal ini menjadikan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. 

Pemerintah akan memberikan fasilitas supaya para aparatur sipil negara mau berpindah tugas juga tempat tinggal ke Ibu Kota Negara (IKN) ini. Rencana pemindahan ini akan di mulai pada tahun 2024 ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Total Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini mendapatkan anggaran sebesar 446 triliun rupiah. Anggaran ini didapat dari APBN juga usaha swasta juga KPBU.

Seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya bangunan - bangunan pemerintahan juga akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini. Hal ini juga menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Permasalahan mengenai bangunan pemerintahan di Jakarta mau diapakan jika pusat pemerintahan beserta gedungnya akan dipindah fungsinya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini. Bagaimana keadaan Gedung Istana Merdeka setelahnya? Bagaimana keadaan Gedung DPR setelahnya? Bagaimana keadaan semua Gedung Aparatur Sipil Negara selanjutnya? Hal ini belum ada rencana tindak lanjut. Apakah akan dibiarkan begitu saja dan menjadikan Gedung kosong di Jakarta?