      Di era globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi perekonomian yang baik telah memberikan kesempatan kepada Masyarakat, termasuk para pelaku usaha, untuk memilih berbagai alternatif pilihan investasi guna memaksimalkan keuntungannya. Manfaat ekonomi, investasi ini tidak terbatas pada pasar saham, dapat juga dilakukan melalui obligasi, kewajiban, dan cara lainnya. Namun, hal ini juga terjadi melalui pasar mata uang sekunder sehubungan dengan nilai tukar.
      Perdagangan global akan memasuki fase baru perdagangan tanpa batas (borderless trade) yang dapat menimbulkan ketegangan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun, dalam perdagangan valas, diindikasikan adanya hambatan perdagangan yang diakui oleh beberapa negara. Oleh karena itu dalam praktiknya, tidak ada mata uang yang dapat dengan mudah diperdagangkan di pasar global. Berdasarkan konvertibilitasnya, mata uang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu Mata Uang Keras dan Mata Uang Lunak.
      Hard Currency mengacu pada mata uang yang umumnya dikeluarkan oleh negara-negara maju, diperdagangkan secara global, dan dianggap stabil secara politik dan ekonomi. Investor internasional cenderung berhati-hati dan konservatif terhadap mata uang tersebut karena kecil kemungkinannya akan mengalami terdepresiasi atau terapresiasi secara drastis (akibat fluktuasi nilai relatif terhadap mata uang lainnya). Sebagian besar, nilai tukar mata uang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi fundamental seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan partisipasi Angkatan kerja suatu negara.
      Soft Currency adalah mata uang dengan kredibilitas dan stabilitas rendah, yang biasanya hanya digunakan di negara atau wilayah maju dan sensitif terhadap perubahan nilai tukar, Misalnya Ringgit Malaysia, Riyal Arab Saudi, Rubel Rusia, Rand Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Nilai tukar lunak biasanya ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi, premi pasar saham yang tinggi, premi risiko yang tinggi, dan cadangan devisa yang rendah.
      Dalam praktiknya, hal ini berarti jika terjadi penurunan konvertibilitas suatu mata uang tertentu, pasar gelap pada akhirnya akan muncul dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Menurut hal ini, pasar gelap adalah pasar bebas yang berkembang dengan menawarkan tingkat konversi mata uang pemura dalam mata uang kendati dengan tingkat yang lebih rendah dari harga pasar riil. Pasar gelap merupakan komoditas yang sangat populer di negara dimana mata uang lokal sulit ditukar dengan dolar atau mata uang penting lainnya.
      Hard currency merupakan media perdagangan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebutuhan akan mata uang keras atau uang sangat besar di kalangan ekonom untuk memfasilitasi pembayaran internasional, serta meningkatkan perdagangan internasional. Terjadinya perubahan nilai tukar valuta asing tergantung pada beberapa fakotr yaitu faktor inflasi, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah, aliran modal masuk, permintaan dan penawaran valas. Dengan bertambahnya jumlah pihak-pihak yang membutuhkan hard currency, yang juga dikenal sebagai valuta asing (valas), hal ini akan memberikan peluang bagi pihak-pihak yang memiliki valuta asing untuk dijual guna menghasilkan keuntungan.
      Salah satu pertimbangan penting dalam memperdagangan valas yang dapat berdampak pada para spekulan valas adalah manajemen risiko. Dalam perdagangan valas, risiko fluktuasi nilai tukar bisa cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang tepat untuk menimalkan potensi kerugian dan meningkatkan peluang keuntungan. Spekulan valas harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti volume transaksi, leverage, dan volatilitas pasar. Dengan ini manajemen risiko secara efektif dapat membantu para pedagang dalam mengelola risiko dan meingkatkan peluang kauntungan mereka dalam perdagangan saham.
      Bank Indonesia, juga dikenal sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, adalah bank nasional yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan keuangan yang aman kepada negara mana pun, serta mengembangkan dan menerapkan kebijakan moneter, serta memperkuat dan mengelola pembayaran, perbankan, dan sistem asuransi, dan untuk memenuhi perannya sebagai lender of last resort dengan tujuan mencapai dan melampaui stabilitas rupiah. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag tahun 1949 yang menetapkan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral, BI juga ditetapkan sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank merupakan bank Belanda yang didirikan pada masa penjajahan dan disediakan oleh pemerintah Belanda sebagai sarana transfer uang ke seluruh Hindia.
      Pernyataan KMB ini disajikan sebagai rangkuman sejarah bank tersebut karena Indonesia telah memiliki bank bernama Bank Negara Indonesia atau Bank Sentral sejak tahun 1946. Pada mulanya Bank Negara Indonesia disebut sebagai bank sentral dan bank stabilisasi, namun juga akan diberi tugas sebagai bank pembangunan. Banyak pihak yang memandang hal ini sebagai suatu keharusan bagi negara yang baru terbentuk. Di antara pemerintahan lain. Ada beberapa yang memerlukan bank dengan tujuan khusus mengelola stabilitas moneter, sementara organisasi lain memerlukan bank dengan kemampuan membiayai proyek konstruksi. Masih belum jelasnya peran De Javasche Bank adalah bank sentral antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Selain karena alasan politik, pernyataan berikut ini menunjukkan bahwa De Javasche Bank saat ini beroperasi dan berfungsi sebagai bank tabungan paling internasional di Asia Tenggara.
      Menurut akun resminya, De Javasche Bank didirikan sebagai anak perusahaan pemerintah Belanda. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisinya sebagai bank komersial dan mendukung bisnis Belanda yang beroperasi dalam bahasa Hindia. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi dan memonopoli pertukaran mata uang. Selain itu, bank ini beroperasi di sektor komersial dengan mendapat simpanan dan memberikan kredit. Hal ini berlanjut hingga tahun 1942, ketika Jepang berhasil menggulingkan pemerintah Jerman setelah 3 tahun perdagangan senjata. Berdasarkan tanggal 9 Maret 1942, rakyat Jepang mulai merampok setiap bank yang dijalankan oleh pemerintah Hindia karena mereka menyadari bahwa hal ini akan membantu mereka membayar hutang kepada rakyat Jepang. Setelah transfer bank berhasil, tiga bank Jepang---Yokohama Speie, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank---mengambil alih rekening tersebut. Meski begitu, Taiwan Bank di wilayah luar Jawa dan Yokohama Speie Bank di wilayah dalam Jawa menjalankan fungsi bank sentral.
      Pasca deklarasi tersebut, pada tanggal 16 September 1945, pemerintah menyampaikan pernyataan yang dibuat oleh Soekarno-Hatta dan ditujukan kepada anggota Dewan Agung Pertimbangan mengenai berdirinya Persatuan Simpan Pinjam Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1946, Majelis Khusus PBB No. 02 Prp. Tahun 1946 disajikan mengenai perkembangan dan pendirian Bank Negara Indonesia sebagai organisasi bank dan tabungan nasional. Untuk itu, dalam Konferensi Meja Bundar terjadi pembahasan serius mengenai penunjukan masing-masing bank sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Namun KMB kemudian menunjuk De Javasche Bank sebagai bank sentral.Selanjutnya, muncul reaksi kemarahan dari berbagai kalangan yang menyatakan keinginannya untuk melihat bank di Belanda ini menjadi lembaga nasional.
