Imunitas Kedaulatan: Pahlawan atau Musuh Kemanusiaan?

Imunitas Kedaulatan: Pahlawan atau Musuh Kemanusiaan?

Bayangkan jika negara dipimpin dengan seseorang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ia masih bisa berlindung dibalik kata imunitas kedaulatan. Konsep ini, yang seharusnya melindungi hak negara untuk mengatur urusannya sendiri, kini menjadi pedang bermata dua. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana imunitas ini berfungsi dan dampaknya terhadap keadilan global.

Mengenal lebih dalam Imunitas Kedaulatan?

Imunitas kedaulatan negara merupakan tombak hukum internasional yang memaparkan bahwa negara tidak dapat diadili di pengadilan negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Pada dasarnya, hal ini bentuk perlindungan eksternal negara dari intervensi negara lain. Namun, dalam realitasnya seringkali digunakan sebagai alat untuk lepas tanggung jawab

Contoh kasus

Seorang mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Di tengah konflik di Darfur, ia diisukan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, ia terus berlindung di balik imunitas kedaulatan, dan menolak campur tangan dari negara lain serta ia menghindari pengadilan internasional. Hal ini tentu saja sudah melenceng dari makna imunitas sendiri

Dilema Global: Kedaulatan vs. Kemanusiaan

Keadilan di era globalisasi ini seringkali mengalami tantangan, hal ini karena negara yang enggan untuk dicampur tangani urusan negaranya dengan negara lain, namun hal tersebut tentu saja sah-sah saja akan tetapi bagaimana jika negara tersebut melakukan pelanggaran namun menggunakan imunitas kedaulatan sebagai tameng?

Lalu, bagaimana jika komunitas internasional bersatu demi mencabut imunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat? hal ini bukan hanya soal keadilan namun juga guma terciptanya dunia yang lebih aman dan terbebas dari tindakan melanggar Hak Asasi Manusia.
Z

Solusi: Revisi dan Kolaborasi

Penting bagi kita untuk memikirkan kembali prinsip kedaulatan ini sudah pada tempatnya atau justru melenceng dari penafsiran imunitas kedaulatan sendiri, dalam hal ini perlu dirumuskan aturan yang lebih tegas batasan imunitas. Kerjasama internasional juga memiliki pengaruh besar dalam melawan prinsip tersebut, perlu diciptakannya kolaborasi yang kuat  guna untuk menindak para pelanggar serta menciptakan kerangka hukum yang bukan hanya melindungi kedaulatan namun juga menghomati hak hak setiap individu

Kesimpulan: Memilih Jalan yang Benar

Imunitas kedaulatan negara seharusnya menjadi pelindung, bukan penghalang. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita harus berani bertanya: Apakah kita akan membiarkan imunitas ini melindungi pelanggaran, ataukah kita akan berdiri untuk keadilan? Pilihan ada di tangan kita. Mari kita wujudkan dunia di mana kedaulatan dan keadilan berjalan beriringan, demi masa depan yang lebih baik bagi semua.