Prinsip Pemanfaatan Barang Milik Umum dan Kepemilikan Harta dalam Fikih Muamalah: Tinjauan atas Haqq Al-Tasharruf, Syirkah dan Pengelolaan Harta Haram

Dalam konteks fikih muamalah, harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah, seperti pencurian, riba, atau transaksi haram lainnya, tidak diakui oleh syariah. Islam menekankan bahwa kepemilikan atas harta haruslah melalui cara yang sah dan halal. Jika seseorang memperoleh harta secara haram, maka ada kewajiban untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tersebut dengan beberapa prinsip yaitu :

• Pengembalian kepada pemilik asli: Jika harta diperoleh melalui pencurian atau penipuan, harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
• Pengeluaran untuk amal: Jika pemilik asli tidak diketahui atau tidak bisa ditemukan, maka harta tersebut harus dikeluarkan untuk amal dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
• Taubat: Orang yang terlibat dalam perolehan harta haram harus bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

1. Harta yang Diperoleh dari Pencurian

Pencurian adalah perbuatan haram dalam Islam, dan harta yang dicuri tidak dianggap sebagai milik sah dari si pencuri. Dalam konteks fikih:

• Harta yang dicuri wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya.
• Jika tidak diketahui pemilik aslinya, maka harta tersebut harus diserahkan kepada baitul mal (kas negara) atau digunakan untuk amal kebaikan.
• Contoh: Jika seseorang mencuri uang dari toko, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik toko. Jika si pencuri tidak tahu kepada siapa uang itu dikembalikan (misalnya karena toko sudah tutup dan pemilik tidak diketahui), maka uang itu bisa diserahkan ke lembaga amal atau baitul mal.

2. Harta yang Diperoleh dari Riba

Riba merupakan praktik haram di mana seseorang memperoleh keuntungan dari tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Harta yang diperoleh dari riba juga tidak dianggap sebagai milik sah menurut syariah.

• Orang yang mendapat harta dari riba wajib melepaskan harta tersebut, baik dengan cara mengembalikannya kepada pihak yang memberikannya atau dengan cara mengeluarkannya untuk kebaikan sosial (seperti disumbangkan kepada fakir miskin).
• Contoh: Jika seseorang mendapat keuntungan dari bunga pinjaman, keuntungan tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi harus dikeluarkan dan tidak boleh diambil manfaatnya. Misalnya, keuntungan dari riba itu dapat disalurkan ke lembaga sosial tanpa niat untuk memperoleh pahala karena itu adalah harta yang haram.

1. Pemanfaatan Barang Milik Umum (Mabi' Mubah) : Dalam Islam, barang-barang milik umum seperti jalan raya, sungai, atau sumber daya alam lainnya adalah hak bersama yang harus dikelola dengan bijaksana. Pemanfaatannya harus adil dan tidak merugikan orang lain, serta dilarang adanya monopoli atas barang milik umum.

2. Kepemilikan dan Haqq al-Tasharruf : Hukum Islam mengenal berbagai kategori kepemilikan seperti milk al-tam (kepemilikan penuh) dan haqq al-tasharruf (hak untuk mengelola). Orang yang memiliki haqq al-tasharruf berhak mengelola atau memanfaatkan suatu barang, namun tidak memiliki hak penuh atas kepemilikannya, seperti dalam akad wakalah, ijarah, dan syirkah.

3. Pentingnya Persetujuan dalam Transaksi : Menyewakan barang milik orang lain tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum Islam, karena melibatkan pelanggaran hak milik dan dianggap sebagai ghasb (pengambilalihan hak orang lain secara zalim).

4. Syirkah dan Keadilan dalam Pembagian Keuntungan : Syirkah adalah kerjasama yang memungkinkan pembagian keuntungan dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan. Prinsip adil, transparan, dan sesuai kontribusi menjadi dasar dalam kerjasama ini.

5. Harta Haram : Harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal, seperti pencurian dan riba, tidak diakui sebagai milik sah dalam Islam. Harta tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asli, atau jika tidak mungkin, disalurkan kepada amal kebaikan.

KESIMPULAN 

• Pemanfaatan Barang Milik Umum (Mabi' Mubah):Dalam Islam, barang-barang milik umum seperti jalan raya, sungai, atau sumber daya alam lainnya adalah hak bersama yang harus dikelola dengan bijaksana. Pemanfaatannya harus adil dan tidak merugikan orang lain, serta dilarang adanya monopoli atas barang milik umum.

•