Bagaimana Kapitalisme Merusak Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang menyadari bahwa menjalani pendidikan di perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, mahasiswa dihadapkan pada tugas, proyek, dan ujian yang menuntut komitmen dan dedikasi penuh. Di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menjadi perhatian utama: biaya pendidikan. Masalah biaya ini bukan hanya tentang angka-angka di atas kertas, tetapi tentang bagaimana biaya yang terus meningkat ini mempengaruhi kehidupan jutaan mahasiswa dan keluarga mereka.
Biaya pendidikan di perguruan tinggi terus naik setiap tahunnya. Hal ini bukanlah isu yang bisa dianggap remeh karena dampaknya sangat nyata. Dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA, SMK, dan Madrasah setiap tahunnya di Indonesia, hanya 1,8 juta yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya, masih ada 1,9 juta anak yang tidak bisa merasakan bangku perkuliahan. Sebagian besar dari mereka terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu menanggung biaya kuliah yang semakin tinggi.
Bahkan bagi mereka yang berhasil masuk perguruan tinggi, kenaikan biaya kuliah, atau yang dikenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT), menjadi tantangan tersendiri. Ketika biaya UKT naik secara signifikan, otomatis mahasiswa dan keluarga mereka harus memikirkan cara untuk membayar biaya tersebut. Banyak mahasiswa yang akhirnya memilih untuk bekerja paruh waktu atau mengambil pekerjaan freelance. Namun, pekerjaan sampingan ini sering kali mengganggu fokus belajar dan kesehatan fisik mereka karena harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Dengan tugas kuliah yang sudah banyak, ditambah pekerjaan untuk membayar UKT yang terus naik, tidak heran banyak mahasiswa merasa terbebani.
Salah satu penyebab utama kenaikan UKT adalah perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi berbadan hukum (PTNBH). Dengan status ini, kampus diberikan otonomi lebih oleh pemerintah untuk mengelola anggaran mereka sendiri. Meskipun tujuan dari otonomi ini adalah untuk meningkatkan kemandirian finansial kampus, dampaknya adalah kenaikan UKT sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Misalnya, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) yang sedang dalam proses transformasi ke PTNBH mengalami kenaikan UKT hingga ratusan persen. Kenaikan yang sangat signifikan ini memicu keresahan banyak mahasiswa dan masyarakat, karena tiba-tiba mereka harus menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.
Untuk mengatasi kenaikan UKT, beberapa perguruan tinggi menawarkan skema pembayaran UKT dengan pinjaman online (pinjol). Skema ini diperkenalkan dengan tujuan membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah secara langsung. Namun, skema pinjaman online ini tidak lepas dari kontroversi. Pinjaman online sering kali memiliki bunga tinggi dan biaya administrasi yang besar, sehingga berpotensi menjerat mahasiswa dalam utang yang membebani setelah mereka lulus. Pinjaman online juga dikenal dengan praktik penagihan yang intimidatif, yang dapat mengganggu proses belajar dan kehidupan pribadi mahasiswa. Ketika mahasiswa seharusnya fokus pada pengembangan diri dan karir setelah lulus, mereka malah harus memikirkan bagaimana cara melunasi utang pendidikan yang menumpuk.
Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi masalah kenaikan UKT dan menghindari jeratan utang pinjaman online. Pertama, mahasiswa dapat mencari atau mendaftar beasiswa dari pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya. Beasiswa ini bisa sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan. Kampus juga seharusnya menyediakan lebih banyak beasiswa dan program bantuan keuangan untuk mahasiswa yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan sasaran beasiswa agar lebih banyak mahasiswa yang terbantu. Pemerintah juga perlu mencari alternatif lain untuk mengurangi beban finansial mahasiswa, seperti memperbanyak program beasiswa dan subsidi pendidikan.
Pemerintah dan perguruan tinggi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi beban yang berat bagi mahasiswa dan keluarga mereka. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menangani isu ini dan memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan dengan tepat. Perguruan tinggi juga perlu lebih transparan dalam menjelaskan alasan kenaikan UKT dan mencari cara untuk menekan biaya operasional tanpa harus membebani mahasiswa.
Kenaikan UKT dan skema pinjaman online untuk pendidikan telah menimbulkan banyak kontroversi dan keresahan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan seharusnya tidak menjadi beban finansial yang berat. Pemerintah dan institusi pendidikan harus mencari solusi yang lebih adil dan manusiawi agar pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua kalangan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus melihat dan belajar dari negara-negara maju seperti Finlandia, Jerman, dan Prancis yang menawarkan pendidikan tinggi gratis hingga tingkat doktoral. Negara-negara ini memahami bahwa kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, dan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang. Pendidikan yang baik akan menghasilkan inovasi dan perkembangan yang akan membawa negara ke tingkat yang lebih tinggi.
Mahasiswa juga harus lebih proaktif dalam mencari informasi tentang berbagai beasiswa dan bantuan keuangan yang tersedia. Mereka tidak boleh ragu untuk mengajukan permohonan keringanan UKT jika diperlukan. Tujuan utama mereka kuliah adalah untuk pengembangan diri, bukan untuk terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi. Dengan fokus pada pengembangan diri, mereka akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan negara.
