Pembangunan IKN: antara Ambisi dan Kebutuhan Mendesak yang Terabaikan

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Pemindahan ibu kota ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang saat ini terlalu terpusat di Pulau Jawa. Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi, sementara IKN di Kalimantan Timur akan menjadi pusat administrasi negara yang menawarkan identitas unik dan berbeda.

Namun, muncul pertanyaan besar: Apakah pembangunan IKN benar-benar sepenting itu?

Kritik utama terhadap proyek ini berpusat pada apakah pembangunan IKN layak menjadi prioritas utama bangsa saat ini. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, seperti masalah kesehatan, pendidikan, ketimpangan ekonomi, dan infrastruktur dasar yang belum merata. Banyak pihak mempertanyakan apakah proyek besar ini justru akan mengalihkan perhatian dan sumber daya dari masalah-masalah yang lebih mendesak dan fundamental.

Salah satu kekhawatiran utama adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Total biaya pembangunan ini diprediksi mencapai Rp466 triliun, dengan sebagian besar dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan biaya sebesar ini, banyak yang mempertanyakan apakah lebih bijak jika dana tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih mendesak, seperti meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperbaiki sistem pendidikan, dan mengatasi ketimpangan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Transparansi dan pencegahan korupsi adalah dua hal yang sangat penting dalam pembangunan IKN. Dengan skala proyek yang sangat besar dan kompleks, risiko penyelewengan anggaran selalu ada. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, akuntabilitas pemerintah, serta partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa dan negara. Tanpa pengawasan yang memadai, pembangunan IKN berisiko menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat banyak tidak merasakan manfaatnya.

Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan mendesak, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerataan masih jauh dari harapan. Pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil sering kali terbengkalai, dengan sarana dan fasilitas yang tidak layak, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi tidak nyaman. Selain itu, kurangnya tenaga pendidik di wilayah-wilayah tersebut memperburuk situasi, menghalangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan.

Di bidang kesehatan, masalah yang dihadapi tidak kalah mendesaknya. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak masyarakat yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan perawatan medis dasar. Dalam situasi ini, prioritas untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi sangat penting, mengingat tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas medis.

Melihat kondisi ini, timbul pertanyaan apakah dana yang begitu besar sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), atau lebih baik dialihkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih mendesak ini terlebih dahulu? Dengan mengalihkan dana tersebut ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan, kita dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara langsung dan merata, yang pada akhirnya akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh bangsa.