Menegakkan Konstitusi: Negara dan Tanggungjawab Menjamin Kebebasan Beragama

Negara harus konsisten menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan intoleransi, termasuk mereka yang menyebarkan ujaran kebencian atau menghalangi kegiatan keagamaan.

2. Pendidikan Toleransi

Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman harus diperkuat di semua jenjang, baik formal maupun non-formal, untuk mencegah berkembangnya paham intoleransi.

3. Memperkuat Peran Aparat Negara

Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang HAM dan kebebasan beragama. Pelatihan intensif dapat membantu mereka mengatasi tekanan kelompok intoleran.

4. Dialog Antar-Kelompok

Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antar-kelompok masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan pentingnya hidup berdampingan.

Menolak Normalisasi Diskriminasi

Kasus pelarangan Jalsah Salanah di Manislor seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak. Normalisasi diskriminasi berbasis agama hanya akan memperlemah pondasi demokrasi dan hukum di Indonesia. Negara harus menyadari bahwa toleransi bukan sekadar slogan, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Jika negara terus membiarkan tindakan intoleransi terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok minoritas agama seperti Jemaat Ahmadiyah, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Kebebasan beragama adalah tolok ukur utama kemajuan peradaban sebuah bangsa. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap prinsip keadilan dan HAM.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut atau ancaman. Kasus Manislor bukan sekadar persoalan lokal, tetapi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap konstitusi dan HAM. 

Mari kita dorong pemerintah untuk berdiri teguh melawan intoleransi demi mewujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan damai.