Jakarta tengah menyiapkan langkah besar menuju visi menjadi salah satu kota global terbaik di dunia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025-2045.
Pemerintah menargetkan Jakarta untuk masuk dalam peringkat 20 besar Global City Index pada dua dekade mendatang (Bogiarto, 2024). Untuk mewujudkan ambisi ini, dukungan dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan, terutama dari Generasi Z.
Sebagai generasi penerus, Generasi Z memiliki potensi besar untuk berkontribusi, terutama dalam membangun kesadaran pajak. Pajak daerah menjadi salah satu pilar utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.Â
Namun, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak, termasuk di kalangan Generasi Z, menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.
Tantangan Kesadaran Pajak
Tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya edukasi pajak yang relevan dan menarik bagi Generasi Z. Persepsi bahwa pajak hanya sebagai beban tambahan tanpa manfaat langsung juga memperburuk situasi.Â
Tidak sedikit masyarakat yang merasa skeptis karena kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana pajak. Hal ini memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda, dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Jika kondisi ini dibiarkan, target besar Jakarta sebagai kota global bisa terhambat. Kesadaran pajak tidak hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan kota yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global.
Solusi untuk Edukasi Pajak
Untuk meningkatkan kesadaran pajak, diperlukan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik Generasi Z. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:
1. Kampanye Pajak Digital
Generasi Z sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Pemerintah dapat memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan informasi pajak secara kreatif, seperti melalui infografis, video pendek, atau konten interaktif. Misalnya, membuat tantangan #BayarPajakChallenge dengan hadiah menarik untuk meningkatkan kesadaran kolektif.
2. Integrasi Edukasi Pajak dalam Kurikulum Sekolah
Edukasi pajak sebaiknya dimulai sejak dini. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukkan materi terkait pajak dalam pelajaran kewarganegaraan atau ekonomi. Pendekatan berbasis studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari akan lebih menarik bagi pelajar.
3. Pajak dalam Program Relawan dan Komunitas
