Nama A. A. Bere Tallo mungkin saat ini tidak asing ditelinga kita. Nama tersebut disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua (kota perbatasan), di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai penghormatan kepada Bupati Pertama Belu, Alfons Andreas Bere Tallo.Â
Alfons Andreas Bere Tallo dengan keterbatasan dan kelebihannya telah memberikan segalanya untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Belu, sehingga untuk mengenang semua jasa beliau, maka bandar udara di Haliwen, Atambua, Kab. Belu menggunakan nama A. A. Bere Tallo, yang diresmikan oleh Bupati Kab. Belu (saat itu) Bapak Joachim Lopez Tanggal 21 September 2003, yang saat ini sudah didarati oleh 2 Maskapai Penerbangan yaitu Wings Air (Lion Air Group) dan TransNusa Aviation Mandiri.
Alfons Bere Tallo (panggilan populernya) adalah putera pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Yosef Bere Oke & Ibu Wilhelmina Bia. Beliau dilahirkan di Dirlolo, Kedesaan Dirun, tanggal 31 Oktober 1918. Â Pendidikan Alfons Bere Tallo dimulai dari Volks School atau Sekolah Rakyat (SD saat ini) di Lahurus; Selepas menamatkan Sekolah Rakyat (SR), beliau melanjutkan ke Standardschool (Setingkat SMP saat ini) di Hailulik, dan menamatkan pendidikannya 3 tahun disana. Selepas itu, Alfons Bere Tallo melanjutkan studinya ke Seminari Menengah Mataloko, di Ngada, Pulau Flores.
Sekembalinya dari Seminari Mataloko, diusianya yang masih belia (19 tahun), Alfons Bere Tallo diajak Etnolog Belanda, Prof. DR. B. A. A. G. Vroklage untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu Etnologi (terkait asal-usul, adat-istiadat, dan tata cara perkawinan) di 3 Pulau Besar di NTT, yaitu, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Dari ke-3 pulau tersebut, berlanjut penelitiannya menuju ke Irian Jaya (yang saat ini dikenal dengan Papua). Alam Irian Jaya yang kurang ramah, membuat Alfons jatuh sakit, dan akhirnya terpaksa beliau dipulangkan ke kampung halaman melalui Denpasar, Bali. Sedangkan Instrukturnya (Prof. Vroklage), kembali ke Eropa, setelah merampungkan penelitiannya di Irian Jaya.
Namun sebelum Vroklage kembali ke Eropa, beliau sempat mengabari kawan lamanya, Inspektur Polisi Tingkat I di Soe, yaitu, J. Houwer agar dapat mempekerjakan Alfons pada kantor Polisi. Sehingga perjalanan Alfons yang seharusnya menuju ke Atambua, Kab. Belu dari Denpasar, terhenti di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Perjalanan tersebut juga memakan waktu, mengingat waktu itu, transportasi dari Kupang menuju ke Belu sangat minim, sehingga Alfons di "tahan" oleh J. Houwer, dan mempekerjakan Alfons sebagai seorang Juru Tulis Kepolisian Soe.
Pekerjaan sebagai seorang Juru Tulis hanya dijalankan Alfons selama 3 (tiga) tahun, yakni dari tahun 1937 s/d tahun 1940, "saya minta berhenti, karna situasi waktu itu memaksa saya untuk harus berhenti bekerja" ungkap Alfons tanpa merinci penyebab berhentinya beliau. Setahun menganggur dikampung, Alfons diterima bekerja pada Loro Baoho, dan di Tahun 1941, oleh Raja Hendrikus Besin Siri Da Costa, Alfons diangkat sebagai Juru Tulis Kerajaan / Juru Tulis Kepala pada Kantor Raja Besar Tasifeto.
September 1942, Alfons Andreas Bere Tallo melepas masa lajangnya dengan mempersunting gadis pilihannya. Mereka dikaruniai empat orang anak. Di Tahun 1943-1944, ada ceritera dimana para pemangku Adat, para Dato, dan Nai, dari Wilayah Fulur, Ekin, Duorato, berunding untuk menjadikan Alfons Bere Tallo sebagai Loro Lamaknen dan Nai Kewar. Hasil kesepakatan ini, tentunya harus seizin dari Ibu Kandung Alfons (Wilhelmina Bia) dari Suku Motpor. Maka pada tanggal 5 September 1944, berangkatlah Raja Bau Liku dengan rombongan dari Kewar, Fulur, Duorato, dan Ekin ke Noebelu untuk menyampaikan keinginan rakyat tersebut kepada Raja Besar Tasifeto (Hendrikus Besin Siri Da Costa).
Meskipun Raja Besar Tasifeto menyetujui, oleh pihak Belanda yang berkedudukan di Kupang, pihak Lamaknen harus membuktikan dulu bahwa Alfons Bere Tallo adalah benar-benar memiliki hak secara adat untuk menjadi Nai Kewar yang menjadi hak tetap Suku Tesgatal dan Loro Lamaknen yang menjadi hak tetap Suku Loegatal di Kewar.
Berdasarkan silsilah, pihak Lamaknen berpendapat bahwa Alfons Bere Tallo adalah anggota suku Motpor atau Laukgatal (Ate Rein) dan Suku Laukgatal adalah Malun (pemberi gadis atau pria) ketiga dari Suku Loegatal di Kewar. Berdasarkan hubungan "Malu Ai" antara Suku Loegatal dan Suku Laukgatal, Suku Laukgatal telah melayani suku Loegatal sejak leluhur dengan memberikan gadis atau pria (untuk dijadikan Loro). Sehingga dengan argumentasi tersebut, maka jadilah Alfons Bere Tallo dilantik dibawah Lor Bur (tiang agung) di rumah adat Loegatal di Kewar, oleh Siri Lokoq (Bei Sila) dari suku Tesgatal pada jam 09.00 Pagi tanggal 05 Agustus 1945 dalam sebuah upacara kebesaran Adat Lamaknen. Dalam catatan harian Alfons Bere Tallo, disebutkan bahwa ketika akan dilantik pagi harinya, beliau tidak memiliki selimut tenun dan destar pengikat kepala motif Timor. Selimut dan pengikat kepala tersebut, terpaksa dibeli seharga 1 utas peg (morten) dan 1 sofren.
Keloroan Lamaknen yang dihapuskan oleh Pemerintah Belanda tahun 1916, digabungkan dengan Keloroan Tasifeto resmi menjadi Keloroan tersendiri dengan rajanya adalah A. A. Bere Tallo. Jabatan Raja Lamaknen/Kewar dipegang Alfons selama 14 tahun. Selepas jabatan raja, Alfons kembali mendapat kepercayaan menjadi Kepala Pemerintahan Sementara (KPS) Belu selama 2 (dua) tahun, kemudian menjabat Ketua Dewan Pemerintahan Sementara (DPS) Belu selama 1 (satu) tahun. Jenjang karirnya semakin cerah. Alfons terpilih sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Tk. II Belu selama 2 tahun.
Tahun 1961 Alfons terpilih sebagai Bupati Belu, dengan demikian, Alfons Bere Tallo adalah Bupati Pertama Belu. Alfons harus bekerja keras membangun masyarakat setelah tiga setengah abad hidup dibawah kungkungan penjajah Belanda. Sarana dan Prasarana pembangunan ditata secara bertahap. Baginya, tidak ada kendala memimpin rakyat Belu (berdasarkan pengalaman beliau memimpin rakyat Lamaknen/Kewar), yang terpenting adalah membangun dahulu kesadaran masyarakat (waktu itu) untuk mencintai hasil pembangunan yang dilakukan, paling tidak, rakyat tidak hanya menikmati, tetapi juga ikut bertanggung jawab dan memelihara semua hasil pembangunan yang ada.
