Warga Negara Termarjinalkan

Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri atas 17.508 pulau dan tepisahkan oleh lautan. Luas wilayah daratan negara Indonesia adalah 1.919.440 km2, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan wilayah laut sekitar 3.273.810 km2 yang terbentang sepaanjang 3.977 mil dari Samudera Hindia.

Pemerintah kita sepertinya kurang menyadari betapa luasnya wilayah negara kita. Mereka terlalu memfokuskan diri pada wilayah yang ada di Pulau Jawa saja, yah maklum di Pulau Jawa lah ibukota Negara kita yang sekaligus juga menjadi pusat mobilisasi dalam segala bidang---utamanya ekonomi---terjadi. Kalau dibuat perumpamaan, Pulau Jawa seolah menjadi pusat cahaya pemerintahan Indonesia. Pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa hanya menjadi daerah disekitar cahaya, semakin jauh daerah itu dari cahaya maka cahaya maka cahaya yang diterima pun akan semakin sedikit.

Kebijakan otonomi daerah yang sudah mulai diakomodasikan sejak tahun 1998 nyatanya belum bisa mengatasi permasalahan ini. Toh sampai hari ini masih banyak warga negara Indonesia yang berada jauh dari ibukota yang jauh pula dari kata sejahtera. Mereka kaum termarjinalkan, yang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok seperti makan dan minum saja berkilo-kilometer jarak yang harus mereka tempuh.

Dalam hal kesehatan pun sama,kesehatan yang juga merupakan kebutuhan pokok juga masih belum bisa dirasakan oleh mereka. Pemerintah gencar mencanangkan gerakan kesehatan bagi ibu dan bayi, wajib memeriksakan kandungan lah, imunisasi lah. Tetapi pemerintah sepertinya tidak memikirkan berapa jauh jarak dan berapa lama waktu yang harus ditempuh oleh rakyat terpencil untuk sekedar memeriksakan kesehatannya. Bahkan kadang mereka tidak hanya melewati jalur darat, jalur air pun dilalui jika memang dirasa jalur air cukup efektif.

Bidang pendidikan tidak jauh berbeda, kita yang ada di Pulau Jawa sudah mempersoalkan tentang kualitas pendidikan, tetapi mereka yang berada di wilayahterpencil kuantitas pun belum tercukupi, lokasi sekolah masih sangat jauh, jumlah pendidik juga masih sangat terbatas. Sekarang kita sibuk mengkritik kurikulum 2013, tetapi mereka yang jauh disana mungkin baru mulai belajar dengan kurikulum 2006.

Akses jalan raya sangat jauh dari kata layak. Jalan raya yang pada umumnya sudah beraspal, akan jarang kita temui jalan seperti itu di wilayah-wilayah terpencil di negara kita. Disana jalan raya masih banyak yang tanah, dimana tanah itu akan menjadi lumpur ketika hujan turun. Kalau sudah begitu, mobil-mobil pengangkut bahan-bahan kebutuhan baik pangan maupun kesehatan akan sampai sedikit lebih lama dari waktu biasa, dan itu tentu saja mengganggu kelangsungan hidup warga terpencil.

Harus diakui, tidak akan mudah bagi negara kepulauan seperti kita untuk memeratakan kesejahteraan seluruh warga negara disemua bidang kehidupan. Tetapi tidak adakah upaya dari pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada mereka? Menurut pandangan penulis, kemudahan transportasi yang mengubungkan pulau yang satu dengan yang lain, yah minimal pemerintah daerah dengan daerah lah, dapat menjadi alternatif, karena dengan begitu ditribusi kebijakan maupun kebutuhan akan lebih mudah dilaksanakan.

Pemerintah juga harus ingat bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan, jangan sampai timbul keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI pada jiwa kaum termarjinal seperti yang dahulu pernah terjadi. Sering-seringlah blusukan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa terutama daerah terdepan dang terpencil, agar mereka merasa diopeni oleh negara, agar mereka tidak merasa iri, dan yang terpenting kesatuan dan persatuan negara kita akan tetap terjaga.