Andai Saya Jadi Presiden

Saya tidak sedang melamun atau bermimpi ketika menulis artikel ini. Sebaliknya, malah hati dan fikiran saya sedang bening dan fokus melihat kerumitan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bangsa yang konon memiliki falsafah yang agung, Pancasila. Bangsa yang juga konon memiliki kekayaan yang begitu diidamkan oleh banyak negara. Bangsa yang sekali lagi konon secara turun temurun sangat menghargai nilai-nilai religiositas. Bangsa yang sekarang ini malah diharu-birukan oleh sesuatu yang mengatas-namakan ‘reformasi’. Reformasi yang sejatinya telah direduksi menjadi sebuah dagelan politik. Dagelan-dagelan politik penuh kemunafikan yang telah membuat reformasi menjadi kebablasan dan tidak tentu arah. Bangsa yang pada akhirnya kini tak lebih sebagai bangsa yang tidak lagi memahami siapa dirinya dan mau kemana melangkah. Tepatnya, bangsa yang sedang linglung atau bisa juga dikatakan sebagai bangsa yang sedang ‘sakit’.

Berdasarkan kebeningan hati dalam melihat permasalahan bangsa yang sedang ‘sakit’ ini, saya berkesimpulan bahwa ada beberapa langkah preventif, kuratif dan rehabilitatif yang harus saya lakukan andai saya menjadi  presiden. Saya fikir  17 langkah yang akan saya lakukan berikut ini akan benar-benar efektif dalam menyembuhkan ‘sakit’ kronis yang menggerogoti  bangsa yang terpuruk ini:

1.Memperkuat KPK serta membentuk cabang-cabang KPK dilevel provinsi dan kabupaten/kota.

2.Untuk sementara dan kalau perlu selamanya Kejaksaan dan kepolisian tidak boleh  dilibatkan dalam penanganan (penyelidikan/penyidikan) kasus tipikor ( tindakan pidana korupsi) karena dua lembaga ini dalam dirinya masih rentan terhadap perilaku korup. Biarlah kejaksaan dan kepolisian mengurus kasus kriminal yang tidak terkait dengan tipikor

3.Menteri disemua Kementerian tidak boleh dijabat oleh orang partai karena dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dan menjadi sapi perahan partai. Karenanya, Menteri harus dijabat oleh kalangan profesional.

4.Semua penegak hukum (siapapun dia dan apapun pangkat/jabatannya) yang bertugas dalam penanganan sebuah kasus harus senatiasa terbuka untuk disadap setiap saat agar mereka benar-benar tidak bermain mata dengan siapapun

5.Promosi jabatan puncak pada institusi TNI dan Polri berikut jabatan-jabatan hirarkis pada kedua institusi tersebut harus melalui fit and proper test yang ketat dan terbuka

6.Promosi jabatan dilingkungan kejaksaan dan lembaga yudikatif lainnya juga sama seperti halnya dilingkungan Polri

7.Mahkamah Konsitusi maupun Mahkamah Agung harus steril dari SDM yang berlatar-belakang partai politik

8.Perekrutan CPNS/anggota TNI/Polri harus ditangani oleh lembaga indipenden karena fakta membuktikan bahwa setiap test penerimaan CPNS/anggota TNI/Polri patut diduga sarat KKN

9.Menghilangkan inspektorat pada masing-masing kementerian karena tidak efektif dan malah sebuah pemborosan anggaran. Urusan pengawasan terkait kepegawaian diserahkan kepada Biro Kepegawaian/SDM dan audit keuangan diserahkan kepada BPK

10.Penguatan pada bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan perhutanan akan menjadi perhatian utama. Perkembangan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan produk bidang-bidang tersebut

11.Pengawasan ketat terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia dan pemberian sanksi tegas terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

12.Tidak diberlakukan lagi pemilihan wali kota/bupati secara langsung karena tidak efektif dan tidak efisien. Pemilihan langsung cukup pada level pemilihan gubernur dan presiden.

13.Membangun sistem ekonomi yang mandiri dan tidak mudah diobok-obok oleh kepentingan para  konglomerat dan negara-negara luar

14.Tidak memberikan tempat bagi para poitisi yang hanya bermodalkan duit/fulus dan tidak memiliki semangat  ideologi dalam membangun bangsa yang bermartabat. Upaya ini tidak begitu sulit karena rakyat sudah mulai muak terhadap perilaku korup para politisi

15.Pengurangan jumlah partai demi efesiensi anggaran dan kualitas partai itu sendiri

16.Otoritas penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya Iedul Fitri sepenuhnya ada ditangan pemerintah melalui koordinasi dan musyawarah dengan ormas-ormas. Tidak boleh lagi ada pembiaran terhadap ormas-ormas  untuk menentukan kedua hal tersebut sendiri-sendiri

17.Menerapkan transparasi kepada semua lembaga tanpa terkecuali, termasuk didalamnya perusahaan swasta, LSM maupun pengelola media

Itulah tujuh belas point yang harus saya lakukan andaikan saya menjadi Presiden. Menjadi Presiden sebuah negara yang sedang didera ‘sakit’ yang begitu kronis ini tentunya tidak mudah. Banyak kaki tangan-kaki tangan ‘penjajah’ yang tidak menghendaki negara ini sehat, kuat, makmur dan sejahtera. Karenanya, saya akan menjalankan pemerintahan saya dengan ‘tangan besi’ (dalam pengertian positif tentunya). Artinya, saya akan bersikap tegas dalam menjalankan kebijakan yang saya tetapkan. Ketegasan inilah yang dibutuhkan rakyat saya. Rakyat saya sudah begitu menderita karena kemunafikan yang dipertontonkan oleh para politisi serta para pejabat eksekutif, yudikatif maupun legislatif.