Money politic (politik uang) merupakan suatu bentuk pemberian atau penyuapan berupa uang atau barang lainnya kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan bantuan atau kekuatan politik. Money politic biasanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dengan tujuan untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Masyarakat terkadang kurang memahami dampak dari money politic dalam kehidupan dikemudian hari, karena pada zaman sekarang uang segalanya sehingga masyarakat seringkali menerima uang politik tanpa melihat lagi kemampuan/keterampilan yang dimiliki kandidat yang akan di pilih.
Money politic, sebagai fenomena dalam pesta demokrasi kita, terus menjadi isu genting yang mempengaruhi kesehatan demokrasi di Indonesia. Pada kenyataannya praktik money politic ini masih merajalela yang memunculkan stigma negatif terhadap keadilan dalam pemilu, yang dapat merusak proses demokratis.
Selain itu, money politic juga berdampak negatif terhadap kualitas perwakilan. Calon-calon yang memiliki dana besar cenderung memiliki keunggulan untuk memperoleh dukungan dalam pemilu, sementara calon dengan dana yang terbatas sering kali tertinggal sehingga menyebabkan ketidaksetaraan sosial yang dapat merusak proses demokrasi. Hal ini memberikan pertanyaan besar tentang sejauh mana wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat, ataukah hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat.
Dalam menghadapi tantangan ini, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari money politic, sekaligus memperkuat penegakan hukum untuk mengawasi dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan kolektif yang komprehensif untuk memastikan bahwasanya proses demokrasi di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan finansial, melainkan aspirasi dan kebutuhan yang sebenarnya dari seluruh rakyat.