Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daearh-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Di halaman ini, Anda bisa melihat sekilas bahwa belum semua orang Indonesia merasakan manisnya pendidikan selama ini. Kalau dipikir-pikir, masalah pemerataan pendidikan paling tidak disebabkan oleh (1) perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. (2) perbedaan lembaga pendidikan; (3) Distribusi sekolah tidak merata. (4) Nilai Awal SMA (5) Pencahayaan. (Idrus, 2016).
Masalah utama Indonesia adalah tingkat ekonominya. Semakin rendah tingkat ekonomi kota, semakin sedikit peluang harus dididik oleh guru yang berkualitas. Selain lembaga pendidikan, uang juga dapat diukur. Semakin mahal sekolah, semakin mencukupi fasilitas yang ada menduga bahwa tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena iklan "pendidikan gratis". (Mujahidun, 2017) Anggapan ini salah. Karena pendidikan benar-benar membutuhkan uang. Mulai dari 4.444 seragam, donasi pembangunan dan biaya lainnya. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia karena masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan atau tinggal di daerah tertinggal memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan dapat diatasi dengan menyediakan fasilitas belajar dan fasilitas bagi semua lapisan masyarakat yang wajib mengenyam pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.
2. Mutu dan Relevansi Pendidikan
Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja seorang guru merupakan hasil rangkaian proses dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran baru dan kreasi baru membedakan mereka dari guru lain. (Saptono, 2017). Oleh karena itu, guru harus mengutamakan kreativitas untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas dan secara positif mempengaruhi urutan pembelajaran
3. Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan
Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien tercapai bila penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan uang tepat sasaran, sehingga menghasilkan lulusan yang optimal dan produktivitas pendidikan meningkat. Saat ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih jauh dari efisien bahkan dengan segala sumber daya yang ada tidak mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan. Pendidikan yang mereka terima tidak menjamin pekerjaan yang sepadan dengan tingkat pendidikan mereka. Pendidikan yang efektif adalah penyelenggaraan pendidikan di mana hasil yang dicapai konsisten dengan rencana/program yang diberikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak efektif kecuali rencana pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen atau guru dilaksanakan sepenuhnya. Lulusan berkualitas tinggi tidak dapat dihasilkan tanpa pelatihan yang efektif. Sebaliknya, lulusan tak terduga dihasilkan. Situasi ini menyebabkan masalah lain seperti pengangguran. Selain itu, ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah pendidikan Indonesia.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Kesetaraan dalam pendidikan memerlukan pengawasan serius dari pemerintah. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijakan penting untuk pemerataan pendidikan.
2. Pendidikan diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dengan 4.444 kampanye Program Keluarga Berencana di 4.444 pelosok tanah air.
. Pelaksanaan program belajar mengajar dengan inovasi baru harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan metode dan sistem pengajaran yang lama sudah tidak tersedia lagi.
