Arah Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi

Selain itu, degradasi demokrasi juga terlihat dalam meningkatnya intoleransi dan polarisasi politik. Hal ini tercermin dalam maraknya isu-isu yang mengadu domba masyarakat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu (Rahman, 2020). Partai politik yang semestinya menjadi wadah representasi rakyat juga terjebak dalam dinamika kepentingan sempit yang mengabaikan aspirasi masyarakat.

Oligarki yang Kian Kuat: Dominasi Kekuasaan Elit

geotimes.id

Oligarki, atau dominasi kekuasaan oleh sekelompok kecil elit, juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia pasca Reformasi. Meskipun Reformasi dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat, namun faktanya, kekuasaan politik masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok elit yang memiliki kekayaan dan akses ke sumber daya politik yang melimpah (Aspinall, 2019). Oligarki politik ini menghambat mobilitas sosial dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan politik.

Sistem Hukum yang Tebang Pilih: Kerentanan Terhadap Manipulasi

Sistem hukum di Indonesia juga menghadapi tantangan serius terkait ketidakadilan dan tebang pilih. Penerapan hukum yang selekttif dan tidak adil menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Pengadilan yang dipandang tidak independen dan rentan terhadap tekanan politik menghambat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang efektif (Roosa, 2020). 

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik sering kali tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sementara pelanggaran kecil oleh masyarakat biasa dihukum dengan keras. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang merongrong prinsip dasar keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kesimpulan

Pasca Reformasi, arah konstitusi dan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang memprihatinkan. Political decay, degradasi demokrasi, oligarki yang kian kuat, dan sistem hukum yang tebang pilih adalah fenomena yang menghambat kemajuan demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi yang menyeluruh dalam memperkuat institusi, memerangi korupsi, membangun partisipasi aktif masyarakat, dan memperkuat independensi lembaga-lembaga negara, terutama sistem peradilan.

Referensi

Aspinall, E. (2019). Indonesia in 2018: Populist Anxieties and Elite Defiance. Asian Survey, 59(1), 90-97.