Peran Pemerintah dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Nadilla Al Azhar, Purwokerto

Pendidikan merupakan salah satu kunci penting yang dapat mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Pendidikan tidak hanya dibutuhkan untuk menikmati manfaatnya sendiri tetapi juga untuk kesuksesan dari pembangunan nasional. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 Konstitusi, Pendidikan adalah kewajiban dan hak setiap warga negara. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang berbeda untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh sekolah umum adalah sama dan dengan demikian akses ke pendidikan juga sama untuk semua warga negara tanpa memandang ras, agama, kelas atau jenis kelamin. Ada banyak berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk membentuk lembaga yang dipimpin pemerintah terkait dengan pengembangan pendidikan, menyiapkan kebijakan yang berbeda untuk mencapai tingkat melek huruf yang lebih baik di kalangan pemuda dan meningkatkan fasilitas sekolah.

Setiap upaya dilakukan sesuai dengan kebutuhan era dan masih dikembangkan berdasarkan perubahan yang terjadi. Meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai pendidikan dan kesetaraan yang lebih baik.

Upaya besar pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada tahun 1905 ketika pemerintah menyatakan pendidikan sebagai salah satu perhatian utamanya yang diikuti dengan membuka sekolah umum di seluruh Indonesia dan menyediakan sekolah umum ini dengan guru nasional. Upaya ini memungkinkan semua warga negara, apa pun status sosial atau jenis kelamin yang mereka miliki, untuk mengakses pendidikan gratis atau terjangkau dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ketika jumlah siswa bertambah, begitu juga jumlah sekolah.

Seiring meningkatnya jumlah siswa, pemerintah juga membuat sebuah lembaga yang disebut Direktorat Jenderal Pendidikan. Direktorat ini datang dengan banyak rencana untuk meningkatkan kualitas sekolah umum dan mereka memainkan peran kunci dalam mengatur siswa melalui ujian. Kemudian, selama tahun 1960-an, kebijakan pendidikan baru dibuat yang termasuk mendirikan sekolah yang berafiliasi dengan universitas, memperluas sistem pendidikan negara dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah umum. Karena ada lebih banyak kebutuhan akan keterampilan praktis yang dapat membantu memecahkan masalah sehari-hari, lebih banyak sekolah dasar dibuka dengan kursus kejuruan untuk menghasilkan pekerja terampil untuk sektor industri.

Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini berbeda dengan yang telah diterapkan sebelumnya. Karena masih ada beberapa kemajuan yang harus dibuat pada pendidikan, Direktorat Jenderal Sekolah Dasar dan Menengah Pertama telah dibuat menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Madrasah. Ini karena sebagian besar anak usia sekolah berada di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kemudian, lembaga baru ini dibagi lagi menjadi dua departemen setelah pendidikan Madrasah ditambahkan ke tanggung jawab agensi. Departemen baru pertama adalah Departemen Pendidikan Dasar dan itu termasuk sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Departemen baru kedua adalah Departemen Pendidikan Menengah dan Tersier yang mencakup sekolah menengah dan bidang kejuruan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang berbeda untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh sekolah umum adalah sama dan dengan demikian akses ke pendidikan juga sama untuk semua warga negara tanpa memandang ras, agama, kelas atau jenis kelamin. Ada banyak berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk membentuk lembaga yang dipimpin pemerintah terkait dengan pengembangan pendidikan, menyiapkan kebijakan yang berbeda untuk mencapai tingkat melek huruf yang lebih baik di kalangan pemuda dan meningkatkan fasilitas sekolah.

Upaya besar pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada tahun 1905 ketika pemerintah menyatakan pendidikan sebagai salah satu perhatian utamanya yang diikuti dengan membuka sekolah umum di seluruh Indonesia dan menyediakan sekolah umum ini dengan guru nasional. Karena masih ada beberapa kemajuan yang harus dibuat pada pendidikan, Direktorat Jenderal Sekolah Dasar dan Menengah Pertama telah dibuat menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Madrasah.