Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi

2. Kelompok Advokasi dan Interes: Kelompok-kelompok advokasi dan interes, seperti serikat pekerja, kelompok lingkungan, atau kelompok kepentingan khusus, merupakan organisasi yang berjuang untuk mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka. Mereka menggunakan kekuatan kolektif dan pengaruh politik untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan politik.

3. Organisasi Non-Pemerintah (NGO): NGO adalah organisasi yang beroperasi di luar struktur pemerintah dan bertujuan untuk mencapai perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Mereka sering terlibat dalam advokasi kebijakan, advokasi hak asasi manusia, dan memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

4. Organisasi Bisnis: Meskipun organisasi bisnis biasanya tidak langsung terlibat dalam proses politik, mereka memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi politik. Melalui lobi politik, sumbangan kampanye, atau partisipasi dalam kelompok advokasi bisnis, perusahaan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang mempengaruhi operasi dan kepentingan mereka.

5. Organisasi Internasional: Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau Bank Dunia, adalah arena kekuasaan politik global. Mereka memainkan peran dalam membentuk kebijakan global, mempengaruhi hubungan antarnegara, dan memperjuangkan kepentingan anggota mereka.

Dalam semua kasus ini, organisasi menjadi arena kekuasaan politik ketika mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi kebijakan, menggalang dukungan publik, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Proses politik di dalam organisasi ini melibatkan negosiasi, perdebatan, lobby, dan pengambilan keputusan yang didorong oleh upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik.

KELOMPOK 9

 - Anggun Lisvianih  (211011200957)

- Eva Natalia Lubis  (211011201106)

- Nadia Septiana     (211011200200