BLSM, Hak Siapa untuk Siapa?

Dana kompensasi  kenaikan  BBM yang diluncurkan pemerintah BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)  dibagikan pemerintah pada hari Jumat 17 April 2015  melalui kantor pos terdekat di desa Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta.

BLSM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang dirasa tidak mampu dengan kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan bahan pangan atau bahan pokok yang mencekik masyarakat. Kenaikan BBM dikarenakan pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah. Selain BLSM bentuk kompensasi kenaikan BBM lainnya untuk masyarakat kurang mampu yaitu bantuan kesehatan gratis, penyediaan beras murah untuk rakyat miskin (RASKIN).

Bantuan tersebut dirasa membantu sebagian masyarakat yang benar-benar memerlukan namun tak jarang banyak yang dirasa mampu namun memperoleh dana tersebut. Masih banyakwarga yang kurang mampu yang tidak memperoleh dana tersebut. Misalnya saja salah seorang warga yang luput dari perhatian pemerintah setempat yang sama sekali tidak pernah memperoleh bantuan apapun oleh pemerintah seperti halnya jamkesmas, BLSM, Raskin dan bantuan lainnya yang diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu. Sebut saja Sukirman warga Wijirejo Pandak,yang kesehariannya untuk makan saja susah dan berobat kepuskesmas saja di rasa berat justru sama sekali tidak merasakan bantuan yang di peruntukkan untuk warga miskin tersebut.

Data masyarakat penerima BLSM selama ini dirasa kurang tepat sasaran, karena data yang digunakan masih menggunakan data lama dan belum dilakukan pendataan ulang. Dampak lain yaitu bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan memberikan subsidi kepada masyarakat atas kenaikan BBM malah digunakan masyarakat untuk kebutuhan yang mendasar,hal ini menjadi bukti bahwa pemberian subsidi BBM kepada masyarakat miskin lewat BLSM dirasa kurang efektif.

Kebijakan BLSM bukanlah kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaiakan kemiskinan di Indonesia, karena kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan mayarakat miskin. Sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum terambah BLSM yang merasakan pedihnya kemiskinan. Lemahnya BLSM karena beberapa hal diantaranya :

ØEfektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLSM yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut.

ØPenggunakan data diragukan karena masih menggunakan data lama sehingga akan berdampak pada ketidaktepatan pemberian dana BLSM kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

ØKebijakan BLSM dapat menimbulkan konflik di masyaratat.

ØPeran aktif masyarakat yang kurang, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan.

kebijakan BLSM justru bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaiakan masalah kemiskinan secara berkelanjutan.