Pemerataan pendidikan sangat penting bagi sebuah negara, terkhusus negara kita ini, Indonesia. Melihat SDM kita yang belum sepenuhnya maju, ada baiknya SDM berkualitas dibentuk sejak dini melalui pendidikan.
Pernyataan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak semua individu mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Beberapa alasan mengapa pendidikan berkualitas dianggap sebagai hak semua individu melibatkan kontribusi positif terhadap pembangunan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Pendidikan berkualitas membuka pintu kesempatan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau etnis. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dengan memiliki akses ke pendidikan yang baik, seseorang dapat mengejar minat, bakat, dan ambisinya, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan tingkat keterampilan dan pengetahuan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi. Tenaga kerja yang terdidik cenderung lebih produktif dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Finlandia adalah Negara Pendidikan Terbaik
Pendidikan di negara Finlandia berperan besar dalam perkembangan individu tiap siswa. Finlandia dikenal sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Hal tersebut dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan terpenting adalah "Kesempatan yang Sama", maksudnya adalah pendidikan yang gratis, inklusif dan komprehensif yang sama diberikan kepada semua warga negara.
Pentingnya pendidikan berkualitas sebagai hak semua individu telah diakui oleh banyak organisasi internasional dan negara-negara di seluruh dunia. Konsep ini terkait erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif, merata, dan bermutu tinggi bagi semua orang.
Akan tetapi pemerataan pendidikan di Indonesia masih terbilang belum berhasil, karena satu masalah yang pasti semua orang 'relate' dengan hal ini, yaitu biaya.
Sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minim pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melihat dari situasi sekarang, masih banyak faktor lain yang tidak dapat selaras dengan undang-undang tersebut.
Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menegaskan kembali tentang sistem pendidikan di Indonesia yang menjamin pendidikam dasar tanpa pemungutan biaya. Dan dijalankan dengan semestinya.
Kesimpulannya, Pemerintah dapat mengupayakan program bantuan keuangan sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan biaya dalam konteks pendidikan. Dengan membuat program beasiswa, pembebasan biaya, atau bantuan keuangan lainnya untuk mendukung siswa yang memiliki kesulitan finansial.
Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan kesetaraan akses ke pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi.
