Tersiar kabar yang disampaikan oleh banyak pihak dan juga media berita mengenai kedatangan dari Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, di Bangkok, Thailand. Kedatangan ini memiliki maksud dan juga tujan untuk melakukan suatu pertemuan, dalam hal ini bahkan tanpa suatu pemberitahuan kepada mitranya dari Thailand dan juga Indonesia. ini merupakan suatu hal yang cukup membahayakan posisi dari banyak pihak. Tentunya tidak ada suatu rincian yang akan dibahas tentang proses atau kesimpulan dari pertemuan tersebut, bahkan banyak pihak yang tidak berani buka suara mengenai hal ini. Pada saat wawancara, Perdana Menteri Thailand tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kepentingan dalam rangka kedatangan Menteri Luar Negeri Myanmar di Bangkok.
Krisis politik terjadi di Myanmar dimana sejumlah orang turun kejalan melakukan demonstrasi hampir diseluruh wilayah Myanmar. Mereka melakukan protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh Angkatan Militer Myanmar. Kondisi ini semakin parah dengan adanya pembalasan dari para polisi yang langsung menanggapi aksi demonstran dengan menembakkan meriam air serta peluru karet hingga peluru tajam untuk dapat menghentikan masa. Kudeta ini dilakukan oleh pihak militer tehradap pemimipin Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi juga bersama keseluruhan anggota partainya.
Karena kudeta militer yang terjadi di Myanmar merupakan suatu perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa dan juga dilakukan oleh pihak militer dengan sangat anarkis. Tentunya ancaman kudeta militer ini juga memberikan perasaan was-was dan juga khawatir kepada seluruh negeri.
Melihat dari track record yang dialami oleh Negara Myanmar selama ini yang cukup mengalami persoalan politik yang rumit. Myanmar dikuasai oleh kepemimpinan militer selama 50 tahun, pada tahun 2011 ditentukan dengan suatu pergerakan yang menuju arah demokrasi. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada era tersebut adalah Aung San Suu Kyi.
Sebagai seseorang yang cukup berpengaruh, pada akhirnya Aung San Suu Kyi memiliki kesempatan untuk menduduki kekuasaan. Aung San Suu Kyi Bersama partainya Liga Nasional Demokrasi telah berhasil untuk dapat memimpin Myanmar selama 5 tahun setelah berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2015. Ini merupakan pemungutan suara yang paling bebas dan juga adil yang berlaku di Myanmar. (sindonews.com)
Pada 2 Januari 2021, ketika Suu Kyi dan juga partai NLD nya sedang mempersiapkan hari untuk memulai masa jabatan kedua justru terjadi kudeta. Dimana pusat militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan menjadikan Suu Kyi dan juga beberapa pejabat negara lainnya sebagai tahanan rumah. Terjadinya kudeta ini dikarenakan klaim yang dimiliki oleh pihak Militer Myanmar bahwa pemungutan suara yang dilakukan di Myanmar terjadi suatu kecurangan terhadap proses daftar pemilihnya. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer ini tidak memiliki sumber bukti yang kuat namun memang strategis untuk dapat melakukan penggulingan kekuasaan. Meskipun telah dijelaskan kepada pihak komisi pemungutas suara bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi atau tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut.
Telah disampaikan melalui saluran televisi yang dimiliki oleh pihak militer yaitu Myawaddy TV yang menjelaskan bahwa pengambilan kekuasaan tersbeut terjadi karena adanya suatu kegagalan pihak pemerintah dalam menindak lanjuti kecurangan tersebut. Pihak militer juga mengatakan bahwa pemerintah gagal menunda proses pemungutan suara meski dalam kondisi pandemi virus corona. Pihak militer menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kebenaran dan juga tidak ada yang salah dari keputusan serta tindakan mereka dalam melakukan kudeta. Mereka sangat mempertahankan konstitusi yang juga memungkinkan militer dalam mengambil alih keadaan darurat. Alasan dibalik Kudeta Myanmar yang sebenarnya adalah upaya Militer Myanmar yang ingin mempertahankan pengaruhnya, tetapi militer meklaim bahwa terjadinya kecurangan dalam proses pemilu.
Juru bicara dari partai NLD menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak militer ini merupakan suatu tindakan kudeta. Banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses status quo, dimana para jendral terus memegang suatu kekuasan. Terlebih Myanmar sendiri baru saja mengalami kemajuan dari segi politik demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi yang terjadi di Myamnar cukup mengkhawatirkan, dimana saluran televisi terputus di seluruh penjuru dan juga akses telepon yang tidak bisa dijangkau. Lebih parahnya lagi tertutupnya akses internet di Nayyitaw Ibu Kota Myanmar. Bahkan larangan terhadap penerbangan dan beberapa transportasi lainnya bagi penumpang.
Warga sipil melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil terpilih lainnya setelah kudeta. Aksi demontrasi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Myanmar. Warga sipil melakukan aksi pemblokiran jalan untuk mencegah pegawai negeri bekerja dan menghambat pasukan keamanan. Terjadi juga gerakan-gerakan lain seperti aksi mogok para dokter dan guru serta aksi pemboikotan produk dan layanan militer yang bertujuan untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan dan merusak legitimasi rezim baru. Terjadinya bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Lebih dari 320 orang tewas dalam demonstrasi yang terjadi di Myanmar sejak kudeta. (bbc.com)
Utilitarianisme merupakan bentuk filsafat moral dan politik oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Paham ini hadir sebagai alternatif mengkritisi tradisi hukum kodrat (natural law) di Inggris pada saat itu (Shapiro, 2006). Bentham berpendapat, manusia pada dasarnya memiliki dua orientasi yang berdaulat: kemanfaatan dan penderitaan (Bentham, 2000). Manusia akan selalu berusaha menghindari penderitaan namun disisi lain terus mengejar kemanfaatan. Moralitas dan hukum harus disandarkan pada kenyataan tersebut. Produk hukum secara moral harus memiliki tujuan memaksimalkan kemanfaatan serta kebahagiaan manusia secara lebih luas. Filsafat politik dan moral utilitarianisme menempatkan kebutuhan manusia yang seharusnya menjadi pusat pertimbangan dari hukum serta moralitas. Hal ini bagi Kymlicka, adalah satu dari 2 macam daya tarik dari ajaran utilitarianisme (Kymlicka, 1990). John Stuart Mill (1806-1873) berpendapat bahwa manusia pada dasarnya mengejar kebahagiaan. Mill, mengkritisi pendapat Bentham yang bercenderungan menilai kemanfaatan atau kebahagiaan manusia dengan cara kuantitatif. Menurut Mill, kualitas kebahagiaan dan kemanfaatan seharusnya juga diperhatikan, karena kebahagian memiliki nilai dengan kualitasnya yang lebih tinggi dan lebih rendah (Mill, 2009).
Kudeta yang terjadi di Myanmar tidak sejalan dengan prinsip utilitarianisme. Dimana prinsip utilitarianisme menurut Mill untuk menilai suatu tindakan adalah kebahagiaan semua orang, tidak untuk segelintir orang. Masyarakat Myanmar sebagai mayoritas melakukan penolakan terhadap kudeta. Militer tidak menerima hasil pemilu atas kemenangan Aung San Suu Kyi dan NLD sebagai proses demokrasi sehingga melakukan kudeta. Masyarakat menolak aksi kudeta yang dilakukan oleh militer dengan melakukan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini adalah bentuk mayoritas yang menginginkan kebahagiaan dalam negaranya dengan cara menerima proses demokrasi dan menolak adanya kudeta. Tetapi, kasus ini tidak sesuai dengan prinsip utilitarianisme dimana masyarakat sebagai mayoritas yang menginginkan kebahagiaan menjadi korban dalam kasus ini dimana banyak korban hilang hingga tewas.
