jawaban:Â Max Weber dan H.L.A. Hart adalah dua pemikir besar dalam sosiologi dan filsafat hukum yang gagasannya tetap penting sampai saat ini, meskipun mereka mengembangkan teori di konteks sosial yang berbeda.
Max Weber:
Weber dikenal karena analisisnya tentang birokrasi, otoritas, dan etika Protestan yang dianggap memengaruhi perkembangan kapitalisme. Dalam konteks saat ini:
1. Birokrasi: Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien, meskipun bisa menjadi kaku dan tidak fleksibel. Di era modern, kritik tentang birokrasi yang berlebihan atau "red tape" tetap relevan, terutama dalam sektor pemerintahan dan perusahaan besar, di mana inovasi seringkali terhambat oleh prosedur yang lambat.
2. Otoritas: Weber mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga tipe: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Otoritas rasional-legal menjadi dasar banyak sistem politik dan hukum modern. Namun, di zaman sekarang, kita juga menyaksikan kembalinya otoritas karismatik, terutama dalam gerakan populisme, di mana pemimpin memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat.
H.L.A. Hart:
Hart adalah filsuf hukum yang mempromosikan positivisme hukum, yang berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang terpisah dari moralitas. Beberapa ide Hart yang masih relevan sekarang:
1. Hukum sebagai sistem aturan: Hart membedakan antara "aturan primer" (yang mengatur perilaku masyarakat) dan "aturan sekunder" (yang mengatur bagaimana aturan primer dibuat dan diterapkan). Prinsip ini masih digunakan dalam sistem hukum modern, di mana ada mekanisme resmi untuk pembuatan dan penerapan hukum.
2. Pemisahan antara hukum dan moralitas: Pandangan Hart bahwa hukum dan moralitas adalah entitas yang terpisah masih diperdebatkan, terutama dalam isu-isu seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ada yang berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral universal, sementara pendukung Hart percaya hukum seharusnya netral untuk menghindari bias.
4. Gunakan pemikiran mark weber dan HLA Hart untuk menganalisis perkembangan hukum indonesia!Â
jawaban:Dengan menggunakan perspektif Max Weber, perkembangan hukum di Indonesia bisa dilihat sebagai upaya menciptakan birokrasi yang lebih rasional dan efisien, tetapi masih menghadapi tantangan dari tradisi, adat, dan korupsi. Otoritas rasional-legal yang diharapkan mendasari sistem hukum formal harus berhadapan dengan pengaruh otoritas tradisional dan karismatik, terutama dalam konteks pluralisme Indonesia.
Sementara itu, dari pandangan H.L.A. Hart, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam memisahkan hukum dari moralitas, terutama ketika nilai-nilai agama dan adat masuk ke dalam peraturan. Sistem aturan hukum di Indonesia masih membutuhkan penguatan, baik dalam hal aturan primer maupun sekunder, untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten di seluruh masyarakat yang beragam.
Perkembangan hukum di Indonesia, dengan demikian, harus terus menyeimbangkan antara modernisasi birokrasi hukum dan penghormatan terhadap pluralitas nilai dan tradisi yang ada.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
