Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menginisiasi aksi walkout pada sidang paripurna penetapan pimpinan DPR RI 2014-2019 melalui aksi salah satu anggotanya yakni Daniel Johan yang merupakan anggota dewan terpilih dari wilayah Kalimantan Barat.
Hal ini dimulai dari suasana sidang yang menjadi tak kondusif saat permintaan interupsi anggota dewan tak digubris pimpinan sidang sementara, Popong Otje Djundjunan. Kericuhan ini terjadi di hari pertama di mana para anggota dewan itu belum genap 24 jam dilantik.
Popong Otje Djundjunan sendiri dipilih melalui mekanisme voting atas rekomendasi dari Partai Golkar untuk di jadikan Pimpinan Sementara berdasarkan usia tertua diantara para anggota lainya, sementara wakil pimpinan di isi oleh politisi Partai Gerindra Ade Rezki Pratama atas dasar usia termuda diantara paa anggota dewan lainnya.
Dari kategori pimpinan sementara saja sudah terhendus adanya upaya untuk melancarkan misi dari Koalisi Merah Putih (KMP), pasalnya anggota dewan tertua dan termuda ada pada anggota koalisi mereka, yakni Popong Otje Djundjunan dari Partai Golkar dan Ade Rezki Pratama dari Partai Gerindra. Hal ini menimnulkan pertanyaan kenapa Pimpinan Sementara tidak dipilih dari partai pemenang dengan suara terbanyak? bisa saja komposisinya adalah ketua dari pemenang pertama, dan wakilnya dari nomor urut pemenang kedua. Hal ini dirasa adil pasalnya masing-masing anggota dari kedua poros memiliki wakilnya di komposisi Pimpinan Sementara.
Namun, seolah ini merupakan by design yang telah matang direncanakan KMP untuk menguasai Pimpinan Sementara. Wal Hasil, proses jalanya sidang yang di pimpin Pimpinan Sementara berlangsung sedemikian cepat sesuai kepentingan KMP untuk bersegera menetapkan paket Pimpinan DPR RI 2014-2019 sesuai kesepakatan koalisi. Meskipun dengan catatan fakta-fakta proses sidang yang mencederai khasanah demokrasi banga ini. Mulai dari gejala ketidakberesan teknis mikrofon yang mati, kepemimpinan Popong Otje Djundjunan yang "arogan" tanpa menghargai dan mengizinkan para anggota dewan khususnya yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk dapat berbicara, padahal sudah jelas bahwa hak bicara setiap anggota dewan dilindungki konstitusi dan tata tertib persidangan. terungkap pula fakta bahwa Pimpinan Sementara tidak memiliki etika sidang yang baik dan benar dengan kerap menggunakan bahasa yang tidak mencerminkan bahasa orang terdidik serta jauh dari kata santun,"hmm...siak" begitulah kata yang terucap dari Popong etelah mengetuk palu sidang yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia " Rasain lu" bahkan seringkali bahasa daerah lebih dominan digunakan daripada mengggunakan bahasa indonesia.
Dalam kondisi yang tidak kondusif karena dikekangnya hak bicara para angggota dewan yang berasal dari KIH, seorang politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Daniel Johan lantas lari keatas mimbar kemudian menyampaikan protes kerasnya terhadap cara pimpinan sidang sementara memimpin, dan diahiri pernyataan sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang memilih walkout dan memilih untuk tidak bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambil di sidang paripurna penetapan pimpinan DPR Ri 2014-2014. Aksi walkout ini kemudian disusul oleh Fraksi Partai Hanura, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai Nasdem yang secara beruntun juga ramai-ramai melakukan aksi walkout menyusul Fraksi PKB. (erce_red)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H