Posisi Australia terhadap Konflik Palestina-Israel: Perspektif Negara di Tengah Dinamika Global dan Kepentingan Strategis

Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu isu paling kontroversial dan kompleks dalam politik internasional. Sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan sekutu besar seperti Amerika Serikat, Australia memainkan peran penting dalam dinamika global terkait konflik ini (Ruhiat, F., 2020). Artikel ini membahas posisi Australia terhadap konflik Palestina-Israel, terutama kebijakan luar negerinya di PBB, serta bagaimana perubahan sikap tersebut tercermin dalam respons terhadap keputusan internasional.

Sebagai anggota PBB, Australia telah lama terlibat dalam diskusi mengenai isu Palestina-Israel. Sejak pengakuannya atas berdirinya negara Israel pada 1948, Australia mendukung Israel sebagai negara yang sah. Selama beberapa dekade berikutnya, posisi Australia terus mengalami perubahan, dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, hubungan dengan sekutu, dan situasi internasional (Islamiati, W., & Rijal, S., 2022). Pada awalnya, Australia mengadopsi sikap moderat yang mendukung solusi dua negara, yaitu dua bangsa hidup berdampingan secara damai. Namun, selama pemerintahan Scott Morrison (2018--2022), Australia semakin mendekati kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung posisi Israel. Pemerintah Australia saat itu menolak resolusi PBB yang mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Pada 2022, posisi Australia mengalami sedikit perubahan di bawah pemerintahan Anthony Albanese yang baru terpilih. Pemerintah ini menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Meski demikian, Australia tetap berhati-hati dalam mengkritik Israel secara terbuka dan terus menjaga hubungan bilateral yang kuat dengan negara tersebut. Kebijakan luar negeri Australia juga menunjukkan dukungan terhadap hak-hak Palestina, meskipun tidak seaktif negara-negara Eropa atau Arab dalam memperjuangkan isu tersebut (Nababan, K. R., 2019). Australia mendukung berbagai inisiatif perdamaian internasional, seperti bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan dialog yang difasilitasi oleh PBB. Namun, Australia tetap menegaskan pentingnya menghormati hak Israel untuk hidup dalam keamanan, yang menjadi salah satu alasan mengapa negara ini tidak mendukung gencatan senjata yang dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa adanya langkah perdamaian yang substansial.

Dalam hal prinsip self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri, Australia mendukung prinsip ini sebagai bagian dari nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Amri, M., 2022). Namun, Australia juga percaya bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina tanpa intervensi pihak ketiga yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Hanya dengan kesepakatan bersama yang mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai sekaligus menghormati hak-hak Palestina, perdamaian berkelanjutan dapat tercapai (Hamonangan, I., & Fahd, R. M., 2020). Meski mendukung solusi dua negara, hubungan strategis Australia dengan Israel membuat dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi negara-negara Arab dan beberapa organisasi internasional.

Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2022, yang mengkritik kebijakan Israel terkait pembatasan akses Palestina ke wilayah tertentu, menjadi salah satu isu besar yang melibatkan respons Australia (Nugraha, T. A., & Maura, A., 2023). Australia secara tegas menolak keputusan tersebut dengan alasan bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi dalam perkara ini. Australia juga menekankan pentingnya dialog langsung antara Israel dan Palestina untuk menemukan solusi yang sesuai dengan situasi di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa Posisi Australia terhadap konflik Palestina-Israel menggambarkan dinamika negara yang berada di persimpangan antara kepentingan strategis dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Meski terjadi perubahan kebijakan, terutama di bawah pemerintahan baru yang mendukung solusi dua negara, Australia tetap memprioritaskan hubungan bilateral yang kuat dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Australia, meski mendukung prinsip-prinsip dasar seperti self-determination, masih terperangkap dalam tekanan politik internasional dan hubungan strategis dengan Israel yang sulit dipisahkan dari kebijakan luar negeri negaranya.