2007
2.292.555
6,91
1.774.646
12,25
4.067.201
9,18
2008
2.257.408
-1,53
1.825.952
2,89
4.083.360
0,40
2009
2.455.269
8,76
2.068.936
13,31
4.524.205
10,80
2010
2.460.283
0,20
2.137.817
3,33
4.598.100
1,63
Bahwa pertumbuhan PNS melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk, sebuah anomali. Yang melayani cenderung bertambah melampaui pertumbuhan pihak yang dilayani. Padahal di sisi lain, kemajuan teknologi seharusnya telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia pada aspek pelayanan.
Pegawai negeri banyak yang nganggur. Makanya jangan heran kalau pegawai negeri yang beredar di mall pada saat jam kerja bisa lebih banyak dari peredaran lembar uang palsu.
Kenyataan ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah. Masalahnya, pemerintah yang berkuasa punya ketergantungan pula pada PNS. Sebagai warisan rezim Orde Baru yang menjadi birokrasi sebagai mesin politik, pemerintahan era reformasi tak bisa membereskan warisan ini, malahan cenderung memakainya pula sebagai alat politisasi. Begitu pun Jusuf Kalla yang pada awal berkuasa bersama SBY menggunakan logika seorang pengusaha dalam memandang jumlah PNS, akan tetapi ketika sudah menyadari kenyataan politik yang dihadapinya akhirnya ia pun menyerah dan membiarkan pertumbuhan PNS kembali melonjak.
Dengan citra Presiden SBY yang popularitasnya semakin menurun, apakah Menkeu selaku pembantu presiden akan terus melanjutkan gagasan penciutan jumlah PNS? Apakah SBY berani mengambil resiko politik kehilangan dukungan? ***